Kembangkan Sistem Perpajakan, DJP Gelar IT Summit Bulan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak akan menggelar IT Summit DJP 2021 untuk mendapatkan berbagai masukan pengembangan sistem perpajakan.

Melalui sebuah unggahan di Instagram, DJP mengatakan pengembangan teknologi informasi akan difokuskan pada pemanfaatan artificial intelligence dan data analytics. Keduanya akan menjadi pilar utama sistem perpajakan Indonesia pada masa depan.

“Selaras dengan hal tersebut, akan segera hadir IT Summit DJP 2021 sebagai ajang untuk berbagi masukan dari para pakar teknologi untuk pengembangan sistem perpajakan DJP yang maju, adil, dan efisien di masa mendatang. Segera di bulan Agustus!” tulis DJP, dikutip pada Selasa (10/8/2021).

Dalam APBN Kita edisi Juli 2021 disebutkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system dalam reformasi perpajakan jilid III akan menggunakan sejumlah kemajuan teknologi.

Adapun instrumen teknologi terbaru yang dimaksud mulai dari big data, advanced analytics, artificial intelligence (AI), hingga robotic process automation. Wajib pajak diharapkan dapat menikmati layanan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti sehingga dapat menekan beban kepatuhan.

Otoritas mengatakan reformasi perpajakan jilid III diharapkan memberi hasil dan dampak yang lebih spektakuler daripada reformasi-reformasi sebelumnya. Reformasi perpajakan dalam aspek kebijakan dan administrasi setidaknya akan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi tax gap.

Kementerian Keuangan memberi contoh pada 2019, Indonesia memiliki potensi pajak sebesar 18,2% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 9,76% PDB. Dengan demikian, masih ada tax gap sekitar 8,5%.

Adapun pembaruan coretax system ditargetkan rampung pada 2024. Saat ini, proses pembaruan coretax masuk pada tahap pengadaan sistem integrator dan pelaksanaan jasa konsultasi manajemen proyek serta penjaminan kualitas (project management and quality assurance). (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri)

Baca Juga:

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri