Kejar Target Defisit 3 Persen PDB, Filipina Lanjutkan Reformasi Pajak

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin E. Diokno menegaskan komitmen pemerintah menurunkan defisit APBN menjadi 3% PDB pada 2028.

Diokno mengatakan defisit APBN akan diturunkan secara bertahap. Salah satu strateginya, melanjutkan program reformasi pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

"Konsolidasi bertahap ini mencerminkan fokus pemerintahan Marcos dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara ini," katanya, dikutip pada Sabtu (18/11/2023).

Diokno mengatakan konsolidasi fiskal diperlukan tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan investor. Misalnya, baru-baru ini lembaga Fitch Ratings mengumumkan peringkat utang Filipina terjaga pada level BBB atau investment grade.

Dalam laporannya, Fitch Ratings juga mencatat defisit pemerintah berpotensi menciut dari 5,4% PDB pada 2022 menjadi 3,8% PDB pada 2025. Penurunan defisit dapat terjadi karena efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, rasio utang pemerintah diperkirakan akan turun menjadi 61% pada 2025 setelah mencapai puncaknya pada 2023 hingga 2024 karena pertumbuhan PDB yang kuat dan menyempitnya defisit fiskal.

Diokno menjelaskan pemerintah Marcos akan menjaga kesehatan APBN agar tetap memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu mencapai 6,5% hingga 8%.

Dia menyebut ada setidaknya 3 langkah utama untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiganya yakni melanjutkan reformasi struktural untuk meliberalisasi perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi, serta melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Selain itu, Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan Kongres untuk menyelesaikan reformasi pajak guna meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Pemerintah dan Kongres masih memiliki pekerjaan untuk mengesahkan RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan dan RUU PPN pada Penyedia Layanan Digital.

"Kita perlu melanjutkan reformasi untuk membuka sektor-sektor ekonomi untuk menarik investasi asing," ujarnya dilansir mb.com.ph. (sap)