JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah, mulai dari menteri, gubernur, bupati dan wali kota, menahan diri dan tidak mudah untuk membuat peraturan. Salah-salah, menteri atau gubernur itu sendiri yang nanti akan kejerat peraturan yang dibuatnya.
Presiden mengungkapkan hal tersebut dalam pidato tanpa teks di hadapan para menteri, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta segenap pihak mendukung agenda besar pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi dan ekspor. Semua kalangan harus mendukung perbaikan agenda tersebut. Setiap investasi harus dilayani, jangan
dipersulit, jangan dibuat ruwet.
"Kita kalah semuanya. Ekspor kita, dengan Singapura kalah jauh, dengan Malaysia kalah jauh, Filipina, Thailand juga kalah. Terakhir dengan VIetnam juga kalah. Apa kita mau kalah lagi dengan Laos, dengan Kamboja?" tegas Presiden.
Presiden juga mengingatkan dari 33 perusahaan besar pindah dari Tiongkok akibat perang dagang dengan Amerika Serikat, sebanyak 23 perusahaan pindah ke Vietnam. Sementara itu, 10 lainnya memilih Malaysia, Kamboja, India, dan Thailand. "Kok tidak ke kita,
ini ada apa, ini ada apa," kata Presiden.
Presiden juga memerintahkan aparat hukum untuk mendukung agenda penciptaan lapangan kerja, investasi dan meningkatkan ekspor. Ia juga meminta tidak ada aparat hukum yang mengigit para pelaku usaha atau bermain-main di area ini.
"Tugas saudara menggigit siapapun yang berniat buruk mengganggu agenda strategis ini. Saya tidak akan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya menakut-nakuti, mengganggu inovasi dan memeras pelaku usaha. Kalau masih ada yang main-main di area ini, saya gigit sendiri," katanya.(Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.