FILIPINA

Kalah di Pengadilan, Uang Pajak Judi Rp35,4 Miliar Harus Dikembalikan

Dian Kurniati | Sabtu, 19 September 2020 | 15:01 WIB
Kalah di Pengadilan, Uang Pajak Judi Rp35,4 Miliar Harus Dikembalikan

Kantor Biro Pendapatan Internal Filipina (Bureau of Internal Revenue/BIR). (bir.gov.ph)

MANILA, DDTCNews - Pengadilan Banding Pajak memerintahkan Biro Pendapatan Dalam Negeri (Bureau of Internal Revenue/BIR) mengembalikan pajak kepada perusahaan judi senilai P115 juta atau setara Rp35,41 miliar, setelah kalah dalam sengketa pajak di pengadilan.

Hakil Catherine Manahan dalam dokumen putusannya menulis pemegang lisensi perusahaan hiburan dan judi Filipina, Premium Leisure and Amusement, Inc. (PLAI) tidak diharuskan membayar pajak penghasilan P115 juta untuk tahun pajak 2015.

Menurutnya biaya lisensi yang dibayarkan PLAI sudah termasuk pajak waralaba 5% sebagai pengganti semua pajak lainnya. "Klaim pemohon telah didukung oleh dokumen dan bukti kesaksian," bunyi putusan tersebut, dikutip Senin (14/9/2020).

Baca Juga:
Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Catherine menuliskan putusannya dalam dokumen setebal 20 halaman. Menurutnya semua pemegang izin perusahan judi telah membayarkan biaya lisensi sebesar 5% dari pendapatan kotor setiap tahun, termasuk PLAI.

Dalam persidangan, pengacara BIR sempat berpendapat PLAI gagal membuktikan pendapatannya hanya berasal dari operasi bisnis judi. Otoritas menduga pendapatan PLAI juga berasal dari jasa layanan lainnya yang dioperasikan di tempat judi.

Selain itu, BIR menilai pembebasan pajak penghasilan badan telah diberikan kepada konsorsium tempat PLAI berada. Namun, pengadilan menolak pendapat BIR dan menyebut semua dokumen dan bukti kesaksian mendukung argumentasi PLAI.

Baca Juga:
Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Catherine lantas mengutip putusan Mahkamah Agung pada kasus serupa yang menyebut pemegang lisensi dan kontraktor perusahaan judi tetap dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan perusahaan dan pajak lainnya

"Karena undang-undang di Filipina jelas menyatakan bahwa pembebasan tersebut akan menguntungkan mereka," tulisnya, seperti dilansir dari Mb.com.ph.

PLAI merupakan perusahaan judi yang beroperasi di Filipina. Bisnisnya tidak terbatas pada aktivitas judi, melainkan juga merambah hotel dan resort, bernama City of Dreams. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 17 Januari 2025 | 20:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPN atas Penjualan Minyak Pelumas

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga