Kahar Akibat Covid-19, Ini Ketentuan Penandatanganan SPT Tahunan 2019

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak resmi merilis peraturan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) PPh tahun pajak 2019 sehubungan dengan pandemi Covid-19.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-06/PJ/2020. Beleid ini muncul untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam pemenuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 dalam keadaan kahar akibat pandemi Covid-19.

“Perlu pengaturan kembali ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019,” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam beleid tersebut.

Dalam Pasal 2 disebutkan ada 5 ketentuan yang diatur kembali untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 akibat adanya virus Corona di Indonesia.

Pertama, penandatanganan SPT tahunan PPh. Kedua, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Ketiga, tata cara penyampaian SPT tahunan PPh. Keempat, penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Kelima, penelitian SPT tahunan PPh yang dilakukan oleh DJP.

Khusus, untuk ketentuan penandatanganan SPT tahunan PPh, dalam beleid itu ditegaskan penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ini sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tanda tangan digital dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik, kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP, atau tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan DJP.

Sertifikat elektronik dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menandatangani SPT tahunan PPh dengan ketentuan bahwa sertifikat elektronik tersebut diterbitkan oleh DJP atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan layanan penyelenggara sertifikat elektronik.

Dalam Pasal 3 ditegaskan lagi setiap wajib pajak wajib mengisi SPT tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Wajib pajak menandatangani SPT itu dan menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

Selain itu, wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. (kaw)