KAMBOJA

Kadin Minta Tambahan Insentif untuk Perusahaan di KEK

Dian Kurniati | Jumat, 14 April 2023 | 10:00 WIB
Kadin Minta Tambahan Insentif untuk Perusahaan di KEK

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kamboja meminta pemerintah memberikan insentif fiskal tambahan bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Wakil Presiden Kadin Lim Heng mengatakan investasi di KEK akan memberikan dampak lebih besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih menarik bagi perusahaan di KEK.

"Insentif seperti tax holiday selama 3 sampai 9 tahun dan pembebasan bea masuk untuk bahan baku sudah ada secara nasional, tetapi KEK harus lebih memberikan menguntungkan bagi investor," katanya, dikutip pada Jumat (14/4/2023).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Lim Heng mengatakan pemerintah melalui Dewan Pembangunan Kamboja selalu mendorong investor domestik dan asing untuk mendirikan perusahaan manufaktur besar di KEK. Meski demikian, belum semua investor benar-benar tertarik menanamkan modalnya di KEK.

Dia menjelaskan hanya investor dengan karakteristik tertentu yang bersedia membangun perusahaan di KEK. Beberapa di antaranya yakni pabrik perakitan mobil atau pabrik industri besar yang membutuhkan lahan luas dan tenaga kerja besar.

Pabrik-pabrik besar lebih memilih KEK karena mempertimbangkan ketersediaan penunjang. Pasalnya, infrastruktur transportasi di perdesaan relatif masih buruk, bahkan kekurangan akses air dan listrik.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Pada saat ini, Kamboja memiliki lebih dari 50 KEK yang dirancang untuk melayani pembangunan sosial-ekonomi nasional.

Selain menambah insentif fiskal, Lim Heng lantas mengusulkan pembentukan dewan pengembangan sektor swasta untuk berinvestasi di KEK. Menurutnya, KEK memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena secara sudah didukung dari sisi regulasi.

"Mereka juga memiliki mekanisme yang menyederhanakan ekspor dan impor," ujarnya dilansir phnompenhpost.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan