Jelang Ramadan, Pemda Diminta Laporkan Data Kekurangan Pangan ke Pusat

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh pemda untuk mengirimkan data kekurangan komoditas pangan menjelang Ramadan.

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan baru sebanyak 330 pemda yang telah mengirimkan data kekurangan komoditas pangan. Bila pemda tak mengirimkan data kekurangan tersebut maka kebutuhan pangan di daerah tersebut dianggap terpenuhi.

"Sehingga tidak ada alasan nantinya pada bulan suci Ramadan dan Lebaran ini untuk [terjadinya] kenaikan yang signifikan. Oleh sebab itu, cek kembali kepada stafnya bagi yang belum mengirim," katanya, dikutip pada Selasa (14/3/2023).

Tomsi menuturkan Kemendagri akan mengundang kementerian dan lembaga (K/L) untuk membahas kekurangan komoditas pada masing-masing daerah pada 15 Maret 2023. Dalam rapat itu, kebijakan untuk memenuhi kebutuhan komoditas di daerah akan diputuskan.

"Apakah operasi pasar atau langkah-langkah teknis menghubungi daerah-daerah tersebut atau mengomunikasikan dengan daerah yang surplus, akan kami ambil keputusannya di situ," ujarnya.

Tomsi meminta kepada daerah—yang kebutuhan di daerahnya telah tercukupi, tetapi harga komoditasnya masih tinggi—untuk melakukan penanganan dengan mengerahkan tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Satgas Pangan Polri juga diminta untuk mengerahkan jajarannya di daerah guna mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Namun, penegakan hukum tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap pasokan.

Sebagai informasi, inflasi pada Februari 2023 mencapai 5,47%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Januari 2023 sebesar 5,28%.

Inflasi pada komponen harga pangan bergejolak naik dari 5,71% pada Januari 2023 menjadi 7,62% pada Februari 2023. Komoditas pangan yang berandil besar terhadap inflasi antara lain beras, telur ayam ras, ikan segar, cabai merah, bawang merah, dan tahu. (rig)