KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Pemerintahan Prabowo, Jokowi Minta Menteri Tuntaskan Semua PR

Muhamad Wildan | Minggu, 15 September 2024 | 12:00 WIB
Jelang Pemerintahan Prabowo, Jokowi Minta Menteri Tuntaskan Semua PR

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya menuntaskan beberapa tugas yang masih tertunda penyelesaiannya menjelang dimulainya pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan beberapa tugas yang perlu diselesaikan antara lain terkait dengan proyek strategis nasional (PSN), transfer ke daerah, stabilitas ekonomi, dan inflasi.

"Yang paling utama adalah yang menjadi pending matters dari PR-PR yang ada, terutama hal yang menyangkut PSN, transfer daerah, ekonomi dalam transisi ini tetap bisa tumbuh di atas 5%, dan juga inflasi tetap terjaga," katanya, dikutip pada Minggu (15/9/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sembari menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, pemerintah juga sudah menyiapkan blueprint untuk mendukung transisi pemerintahan menuju pemerintahan Prabowo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi telah meminta kepada para menterinya memastikan transisi dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan Prabowo berjalan dengan mulus.

Menurut Jokowi, menteri-menteri perlu membuat kebijakan atau peraturan baru untuk mendukung proses transisi pemerintahan. Penyusunan kebijakan perlu dilakukan dengan cepat mengingat periode pemerintahan berikutnya bakal segera dimulai.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Jokowi juga melarang menteri-menterinya untuk membuat kebijakan ekstrem, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta para menterinya untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung, utamanya terkait dengan pertanggungjawaban dan kendala-kendala yang belum selesai.

"Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujar Jokowi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak