FINLANDIA

Jaga Iklim, Pemerintah Bakal Pangkas Pajak Sayuran

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 30 Oktober 2019 | 12:00 WIB
Jaga Iklim, Pemerintah Bakal Pangkas Pajak Sayuran

Ilustrasi.

HELSINKI, DDTCNews – Perdana Menteri Finlandia Antti Rinne mengusulkan penurunan tarif pajak atas sayuran untuk mempromosikan konsumsi makanan yang ramah iklim.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada publik Eropa, Rinne mengakui adanya harapan publik pada perancang kebijakan agar membuat keputusan yang dapat menyelamatkan masa depan kemanusiaan dan bumi.

“Sumber daya terpenting yang diperlukan untuk menghentikan perubahan iklim adalah sumber daya terbarukan yang tidak akan habis. Selain itu, menyelesaikan krisis iklim bisa menjadi tindakan heroik Eropa berikutnya,” ujar Rinne, Selasa (29/10/2019)

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Tidak berselang lama setelah mulai menjabat pada Juni lalu, Rinne segera menegaskan kembali komitmennya terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Melalui siaran radio lokal, Rinne memaparkan rencananya untuk mengatasi perubahan iklim.

Secara lebih rinci, Rinne ingin menjadikan Finlandia netral atas karbon pada 2035. Guna mencapai tujuan tersebut, dia akan memangkas tingkat emisi transportasi, memutakhirkan produksi energi, dan membuat makanan berkelanjutan (sustainable food) yang lebih murah.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menstimulus masyarakat agar mengurangi konsumsi atas produk daging dan beralih menuju diet vegan. Telebih, banyak penelitian yang menyebut diet dengan tidak mengonsumsi produk hewani (vegan) sebagai alternatif terbaik bagi kelestarian lingkungan.

Baca Juga:
Perkuat Pengawasan PPN PMSE, KPP Badora Kolaborasi dengan Komdigi

“Mari kita membuat sayuran sedikit lebih murah melalui pajak dan membiarkan harga daging seperti apa adanya. Inilah cara kami untuk memandu pola konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, tarif value added tax (VAT) untuk makanan di Finlandia sebesar 14%. Besaran tarif tersebut sudah lebih rendah dibandingkan tarif VAT standar sebesar 24%. Namun, Rinne tidak menjabarkan lebih jauh besaran penurunan tarif yang akan dilakukan untuk sayuran.

Adapun sebuah penelitian dari para peneliti Universitas Oxford menyimpulkan adopsi pola makan vegan adalah cara tunggal terbesar untuk mengurangi dampak manusia pada bumi. Pengurangan itu tidak hanya atas tingkat gas rumah kaca, tetapi juga tingkat pengasaman global, dan eutrofikasi

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Hasil kesimpulan tersebut tampaknya dapat menjadi pijakan karena penelitian itu merupakan analisis tentang dampak pertanian terhadap bumi paling komprehensif yang pernah dilakukan. Terlebih, mengubah pajak atas makanan untuk meningkatkan keberlanjutan bukanlah konsep baru.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Fitch Solutions Macro Research menunjukkan pengenaan pajak atas daging merah memiliki dampak yang sangat signifikan pada perubahan iklim. United Nations Environment Programme (UNEP) juga mengidentifikasi daging sebagai masalah paling mendesak di dunia.

UNEP mengungkapkan pemanfaatan hewan oleh manusia untuk menjadi sumber makanan telah membawa bumi menuju ambang malapetaka. Sebab, gas rumah kaca yang berasal dari peternakan hewan setara dengan akumulasi emisi dari setiap mobil, truk, bus, kapal, dan pesawat terbang. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:30 WIB KPP BADAN DAN ORANG ASING

Perkuat Pengawasan PPN PMSE, KPP Badora Kolaborasi dengan Komdigi

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses