FINLANDIA

Jaga Iklim, Pemerintah Bakal Pangkas Pajak Sayuran

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 30 Oktober 2019 | 12:00 WIB
Jaga Iklim, Pemerintah Bakal Pangkas Pajak Sayuran

Ilustrasi.

HELSINKI, DDTCNews – Perdana Menteri Finlandia Antti Rinne mengusulkan penurunan tarif pajak atas sayuran untuk mempromosikan konsumsi makanan yang ramah iklim.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada publik Eropa, Rinne mengakui adanya harapan publik pada perancang kebijakan agar membuat keputusan yang dapat menyelamatkan masa depan kemanusiaan dan bumi.

“Sumber daya terpenting yang diperlukan untuk menghentikan perubahan iklim adalah sumber daya terbarukan yang tidak akan habis. Selain itu, menyelesaikan krisis iklim bisa menjadi tindakan heroik Eropa berikutnya,” ujar Rinne, Selasa (29/10/2019)

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Tidak berselang lama setelah mulai menjabat pada Juni lalu, Rinne segera menegaskan kembali komitmennya terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Melalui siaran radio lokal, Rinne memaparkan rencananya untuk mengatasi perubahan iklim.

Secara lebih rinci, Rinne ingin menjadikan Finlandia netral atas karbon pada 2035. Guna mencapai tujuan tersebut, dia akan memangkas tingkat emisi transportasi, memutakhirkan produksi energi, dan membuat makanan berkelanjutan (sustainable food) yang lebih murah.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menstimulus masyarakat agar mengurangi konsumsi atas produk daging dan beralih menuju diet vegan. Telebih, banyak penelitian yang menyebut diet dengan tidak mengonsumsi produk hewani (vegan) sebagai alternatif terbaik bagi kelestarian lingkungan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

“Mari kita membuat sayuran sedikit lebih murah melalui pajak dan membiarkan harga daging seperti apa adanya. Inilah cara kami untuk memandu pola konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, tarif value added tax (VAT) untuk makanan di Finlandia sebesar 14%. Besaran tarif tersebut sudah lebih rendah dibandingkan tarif VAT standar sebesar 24%. Namun, Rinne tidak menjabarkan lebih jauh besaran penurunan tarif yang akan dilakukan untuk sayuran.

Adapun sebuah penelitian dari para peneliti Universitas Oxford menyimpulkan adopsi pola makan vegan adalah cara tunggal terbesar untuk mengurangi dampak manusia pada bumi. Pengurangan itu tidak hanya atas tingkat gas rumah kaca, tetapi juga tingkat pengasaman global, dan eutrofikasi

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Hasil kesimpulan tersebut tampaknya dapat menjadi pijakan karena penelitian itu merupakan analisis tentang dampak pertanian terhadap bumi paling komprehensif yang pernah dilakukan. Terlebih, mengubah pajak atas makanan untuk meningkatkan keberlanjutan bukanlah konsep baru.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Fitch Solutions Macro Research menunjukkan pengenaan pajak atas daging merah memiliki dampak yang sangat signifikan pada perubahan iklim. United Nations Environment Programme (UNEP) juga mengidentifikasi daging sebagai masalah paling mendesak di dunia.

UNEP mengungkapkan pemanfaatan hewan oleh manusia untuk menjadi sumber makanan telah membawa bumi menuju ambang malapetaka. Sebab, gas rumah kaca yang berasal dari peternakan hewan setara dengan akumulasi emisi dari setiap mobil, truk, bus, kapal, dan pesawat terbang. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN