EFEK VIRUS CORONA

Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:00 WIB
Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan terlebih dahulu melakukan pembinaan bagi wajib pajak penerima insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM yang belum melaporkan realisasi pemanfaatan untuk masa pajak April 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pembinaan dan pengawasan dari KPP akan dilakukan, terutama terhadap wajib pajak yang hingga deadline, yaitu 20 Mei 2020, belum menyampaikan laporan realisasi insentif.

“Nanti akan ada pembinaan dari KPP. Jadi, terlebih dahulu pembinaan dan pengawasan dari KPP agar mereka segera menyampaikan laporannya,” katanya, seperti dikutip pada Sabtu (23/5/2020).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Hestu mengatakan tindakan yang akan diambil DJP terhadap wajib pajak akan dijalankan secara bertahap. Apalagi, sesuai SE-29/PJ/2020, sistem informasi DJP akan memberi notifikasi kepada account representative pemberi kerja/wajib pajak bersangkutan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Namun, jika melihat SE-29/PJ/2020, wajib pajak UMKM tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Ini berlaku meskipun wajib pajak UMKM itu telah memperoleh surat keterangan PP 23/2018. Simak artikel ‘Deadline Hari Ini! Simak Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Insentif’.

Otoritas mendorong kapatuhan sukarela wajib pajak yang sudah mendapatkan fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Hingga saat ini, DJP masih belum bisa memberikan data jumlah wajib pajak yang sudah menyampaikan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP.

Baca Juga:
Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

"Untuk datanya yang sudah lapor belum kami cek,” ungkap Hestu. Simak pula artikel 'DJP: SSP Tak Perlu Dilampirkan Dulu Saat Lapor Realisasi Insentif'.

Untuk mengingatkan kembali, pelaporan dilakukan melalui aplikasi ‘e-Reporting Insentif Covid-19’ yang ada di www.pajak.go.id (DJP Online). Hingga saat ini, aplikasi baru bisa melayani pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP. Simak artikel ‘Cara Pelaporan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 di DJP Online’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

30 Mei 2020 | 01:28 WIB

#mari bicara. menurut saya masyarakat indonesia harus berpikir positif terhadap peraturan ini dan jangan sampai ada kesalah pahaman terhadap peraturan ini. jadi berpikirlah dengan baik dan cermati dulu.. sekian dan terima kasih

28 Mei 2020 | 15:54 WIB

Pemerintah melalui Dirtjend Pajak telah mengeluarkan kebijakan bagi UMKM, semoga bisa di manfaatkan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?