UU HPP

Ini Momen Luhut dan Deddy Corbuzier Saling Curhat Kena Tarif Pajak 35%

Dian Kurniati | Sabtu, 19 Maret 2022 | 09:00 WIB
Ini Momen Luhut dan Deddy Corbuzier Saling Curhat Kena Tarif Pajak 35%

Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam siniar Deddy Corbuzier. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ada yang menarik dalam perbincangan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan influencer Deddy Corbuzier dalam sebuah siniar, belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas banyak topik mulai dari politik, pertahanan, hingga ekonomi, termasuk pajak. Pada kesempatan tersebut, Deddy yang sudah akrab dan memanggil Luhut dengan sebutan 'opung' juga curhat tentang kebiasaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikannya contoh wajib pajak yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%, mulai tahun ini.

"Opung kan kenal Bu Sri Mulyani, bilangin dong Pung, tolong, kemarin dia ngomong di mana-mana Deddy Corbuzier tuh pajaknya dinaikin," katanya dalam Deddy Corbuzier Podcast, dikutip Sabtu (19/3/2022).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Mendengar curhatan Deddy, Luhut hanya menanggapinya dengan santai. Menurutnya, Deddy memiliki kewajiban membayar pajak dengan tarif lebih tinggi jika penghasilannya memang besar.

Dari pembicaraan tersebut, Deddy kemudian menyinggung Luhut yang juga bakal terkena tarif PPh orang pribadi 35% tahun ini. Belum lama ini, Sri Mulyani bahkan memberikan julukan 'menko paling tajir' kepada Luhut.

"Iya, saya dikenain [tarif pajak] 35%. Saya bilang ya it's okay," ujar Luhut.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Merasa senasib, keduanya lantas saling melempar celetukan tentang perubahan struktur tarif PPh orang pribadi yang kini paling tinggi mencapai 35%. Namun berbeda dengan Deddy, Luhut mengaku tidak keberatan jika namanya dijadikan contoh sebagai wajib pajak dengan tarif PPh orang pribadi 35% oleh Sri Mulyani.

Luhut menilai membayar pajak menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilakukan ketika wajib pajak memiliki penghasilan dalam nominal besar. Dia juga menyatakan tidak pernah keberatan apabila setiap penghasilannya dikenakan pajak, termasuk dengan tarif tertinggi.

"Saya dari dulu sih membayar pajak. Jadi kalau diperiksa pun saya sih [tidak masalah]. Saya sebagai tentara, seperti ini kan sudah anugerah. Jadi kalau bayar pajak, ya enggak mengurangi kaya saya juga," ucapnya.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Seperti diketahui, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah mengubah bracket PPh orang pribadi pada UU PPh, dari semula 4 layer menjadi 5 layer mulai tahun ini. Tarif PPh orang pribadi sebesar 5% kini berlaku atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan lagi sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh sebelumnya.

Kemudian, tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak menjadi di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta. Pada lapisan ketiga, tarif PPh 25% dikenakan pada penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta.

Setelahnya, tarif 30% berlaku atas penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Terakhir, penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra