Ini Kata Dirjen Pajak Soal Dukungan Kebijakan untuk Dunia Usaha

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dukungan kebijakan fiskal tidak hanya untuk penanggulangan Covid-19, tetapi juga dunia usaha.

Suryo Utomo menerangkan untuk dukungan kepada dunia usaha, DJP melakukan serangkaian relaksasi mulai dari sisi administrasi hingga pemangkasan tarif pajak. Salah satu relaksasi yang diberikan menyangkut kewajiban penyampaian SPT.

“Pertama, DJP berikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan orang pribadi ataupun badan," katanya dalam konferensi video, Senin (27/4/2020).

Suryo menyebutkan relaksasi laporan SPT pada awalnya diberikan untuk wajib pajak orang pribadi. Tenggat waktu penyampaian diundur dari 31 Maret 2020 menjadi 30 April.

Kemudian menyusul relaksasi yang bisa dinikmati baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Otoritas memberikan fasilitas berupa kelonggaran penyampaian dokumen kelengkapan SPT tahunan tahun pajak 2019.

"Kemudahan kepada wajib pajak baik orang pribadi atau badan untuk menyampaikan SPT dengan hanya memberikan beberapa kelengkapan saja," paparnya.

Suryo menegaskan kelonggaran administrasi diberikan karena ada keterbatasan yang dialami wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Pembatasan sosial berkala besar (PSBB) dan physical distancing memengaruhi proses penyusuan SPT, khususnya untuk korporasi yang banyak memiliki lampiran.

"Dokumen dokumen yang wajib dilampirkan masih dapat dilampirkan sampai dengan tanggal 30 juni tahun 2020. Jadi ada masa dua bulan untuk mempersiapkannya," terang Suryo.

Kebijakan pelonggaran dalam ranah administrasi tersebut juga diikuti dengan penurunan tarif khususnya untuk PPh badan. Beban perusahaan dipangkas dari 25% menjadi 22% dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2020. Simak artikel ‘Penjelasan Resmi DJP Soal Tarif 22% untuk Angsuran PPh Pasal 25’. (kaw)