Ingin Teruskan Budaya WFH, Perusahaan Filipina Tak Bisa Dapat Insentif

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina, Carlos Dominguez III, menegaskan perusahaan tidak bisa menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH) jika ingin tetap menikmati insentif pajak. Pernyataan menkeu ini khusus ditujukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan manajemen proses bisnis.

Dominguez mengatakan secara umum pemerintah tidak melarang perusahaan teknologi menerapkan WFH bagi pegawainya setelah 31 Maret 2022. Namun, Bagian 309 dari UU Pajak mengatur perusahaan yang berlokasi di zona khusus harus beroperasi dalam kawasan agar dapat memperoleh insentif.

"Mereka harus melepaskan insentif pajak yang mereka nikmati saat ini karena undang-undangnya jelas tentang ini," katanya, dikutip Jumat (25/3/2022).

Dominguez mengatakan perusahaan yang terdaftar di lembaga promosi investasi seperti Otoritas Zona Ekonomi Filipina akan diberikan insentif khusus dari pemerintah. Insentif itu misalnya pembebasan pajak penghasilan (PPh) atau pengenaan tarif PPh badan khusus sebesar 5% sebagai pengganti semua pajak seperti PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah.

Di sisi lain, perusahaan diharuskan mematuhi ketentuan tentang pengoperasian proyek atau kegiatan yang terdaftar dalam batas-batas geografis zona tempat proyek atau kegiatan didaftarkan.

Dominguez menilai menerapkan WFH sambil menikmati insentif pajak akan menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan lain yang berlokasi di luar zona khusus. Pasalnya, perusahaan di luar zona khusus selama ini telah membayar pajak dengan tarif normal secara teratur.

Dia juga menyebut bekerja dari kantor sudah semakin aman seiring dengan tingkat vaksinasi yang terus bertambah. Menurutnya, kegiatan produktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 dan meredam risiko akibat konflik Rusia-Ukraina.

"Kami berharap perusahaan teknologi yang terdaftar di IPA dapat membantu Filipina pulih dari pandemi dan mengurangi dampak krisis," ujarnya dilansir cnnphilippines.com.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Bisnis Filipina telah mengusulkan pengaturan kerja secara hibrida di tengah kenaikan harga minyak global. Kenaikan harga minyak dinilai telah membuat ongkos transportasi lebih mahal bagi pekerja.

Seruan mereka untuk memperpanjang penerapan pengaturan WFH setelah 31 Maret 2022 ditolak oleh Dewan Peninjau Insentif Fiskal yang diketuai oleh Dominguez. Dewan menegaskan ketentuan WFH hanya berlaku sementara dan terikat waktu, hanya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19. (sap)