AUSTRALIA

Industri Pers Tuntut Pembagian Pendapatan Iklan Google Cs

Redaksi DDTCNews | Minggu, 17 Mei 2020 | 07:00 WIB
Industri Pers Tuntut Pembagian Pendapatan Iklan Google Cs

Ilustrasi Gedung Google. 

CANBERRA, DDTCNews—Industri pers menuntut perusahaan digital seperti Google dan Facebook untuk membagi sebagian pendapatan iklan yang didapatnya dari konsumen Australia.

CEO Nine Entertainment Peter Costello mengatakan perusahaan digital seperti Google dan Facebook setidaknya harus membayar AU$600 juta atau sekitar Rp5,7 triliun apabila mematuhi inisiatif pemerintah untuk berbagi pendapatan iklan yang diperoleh dari konten berita.

“Jika anda menerapkan aturan tersebut maka Google dan Facebook harus mengeluarkan AU$600 juta dari pemasukan iklan yang seharusnya didapatkan industri media,” katanya Jumat (15/5/2020).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Desakan industri media kepada perusahaan digital tersebut juga didukung Komisi Persaingan Usaha Australia. Menurut komisi persaingan usaha, sebagian pendapatan iklan yang diterima perusahaan digital, ada yang berasal dari konten berita.

Bukan tanpa sebab, desakan industri pers tersebut muncul. Menurut Peter, pendapatan iklan atas konten berita yang diperoleh Google dihasilkan tanpa membayar biaya berlangganan kepada perusahaan pers yang memproduksi berita dan informasi.

Praktik bisnis tersebut dinilai tidak mendukung keberlangsungan perusahaan pers. Apalagi, nilai pendapatan iklan yang diterima Google tersebut tidak kecil, atau sekitar 10% dari total pendapatan perusahaan digital dari iklan pada konten berita.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Bulan lalu, pemerintah Australia mendorong perusahaan digital seperti Google dan Facebook untuk sukarela membagi pendapatan iklan dengan perusahaan media. Namun, negosiasi itu lantaran Google dan Facebook tidak sepakat.

Kedua perusahaan menilai sudah mendukung perusahaan pers di Australia. Investasi bernilai jutaan dolar sudah digelontorkan untuk membantu industri pers Australia yang mengalami kesulitan dan menginginkan negosiasi ulang dengan otoritas.

“Saya pikir kebijakan pembagian itu tidak akan merusak profitabilitas mereka ketika harus membayar AU$600 juta untuk hak cipta di Australia," tutur Peter sebagaimana dilansir dari The Star.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Bila pemerintah berhasil menerapkan kebijakan pembagian pendapatan iklan antara korporasi digital dan perusahaan pers, maka Australia akan menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut.

Tak hanya itu, usulan pemerintah tersebut juga tidak hanya sekedar membagi pendapatan iklan, tetapi juga mencakup hitung-hitungan pembagian data, pemeringkatan dan tampilan konten berita.

Kalkulasi otoritas menyebutkan 17 juta orang Australia aktif menggunakan Facebook dengan rata-rata 30 menit setiap harinya. Sementara itu, sekitar 98% ponsel pintar di Australia menggunakan mesin pencari Google. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN