PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB
Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 172/2023, nilai indikator harga transaksi independen dapat dibentuk berdasarkan pada data pembanding tahun jamak (multiple year).

Nilai indikator harga transaksi independen dapat berupa titik kewajaran (arm's length point) atau titik di dalam rentang kewajaran (arm's length range). Nilai transaksi independen dibentuk berdasarkan data pembanding tahun tunggal (single year).

“Nilai indikator harga transaksi independen … dapat dibentuk berdasarkan data pembanding tahun jamak (multiple year) sepanjang dapat meningkatkan kesebandingan,” bunyi penggalan Pasal 12 ayat (3) PMK 172/2023.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Adapun data pembanding tahun tunggal atau tahun jamak merupakan data yang tersedia dan paling mendekati pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan/atau terjadinya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Seperti diketahui, harga transfer memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) jika nilai indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding.

Dalam sebuah webinar, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional IV Ditjen Pajak (DJP) Didit Hariyanto mengatakan penggunaan data pembanding tahun jamak (multiple year) harus disertai dengan argumentasi.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

“Kita menggunakan single year. Namun, ketika single year tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakan multiple year tapi ada argumentasinya, ada narasinya. Contoh, kita kan [pakai] prinsip ex-ante, untuk 2024 berarti dari awal 2004 menggunakan single year, misal 2023. Ketika data 2023 tidak bisa digunakan, kita mau gunakan multiple year, ada argumentasinya,” kata Didit.

Titik Kewajaran dan Rentang Kewajaran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) PMK 172/2023, titik kewajaran merupakan titik indikator harga yang terbentuk dari 1 atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang sama.

Sementara itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (6) PMK 172/2023, rentang kewajaran merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari 2 atau lebih pembanding dengan kepemilikan nilai indikator harga yang berbeda, berupa:

  • nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (full range), dalam hal terbentuk dari 2 pembanding; atau
  • nilai kuartil 1 sampai dengan nilai kuartil 3 (interquartile range), dalam hal terbentuk dari 3 atau lebih pembanding.

Jika harga transfer tidak memenuhi PKKU atau ALP, penentuan harga transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam transaksi independen dengan menggunakan:

  • titik kewajaran;
  • titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau
  • titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud poin sebelumnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses