PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB
Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 172/2023, nilai indikator harga transaksi independen dapat dibentuk berdasarkan pada data pembanding tahun jamak (multiple year).

Nilai indikator harga transaksi independen dapat berupa titik kewajaran (arm's length point) atau titik di dalam rentang kewajaran (arm's length range). Nilai transaksi independen dibentuk berdasarkan data pembanding tahun tunggal (single year).

“Nilai indikator harga transaksi independen … dapat dibentuk berdasarkan data pembanding tahun jamak (multiple year) sepanjang dapat meningkatkan kesebandingan,” bunyi penggalan Pasal 12 ayat (3) PMK 172/2023.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Adapun data pembanding tahun tunggal atau tahun jamak merupakan data yang tersedia dan paling mendekati pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan/atau terjadinya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Seperti diketahui, harga transfer memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) jika nilai indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding.

Dalam sebuah webinar, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional IV Ditjen Pajak (DJP) Didit Hariyanto mengatakan penggunaan data pembanding tahun jamak (multiple year) harus disertai dengan argumentasi.

Baca Juga:
Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

“Kita menggunakan single year. Namun, ketika single year tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakan multiple year tapi ada argumentasinya, ada narasinya. Contoh, kita kan [pakai] prinsip ex-ante, untuk 2024 berarti dari awal 2004 menggunakan single year, misal 2023. Ketika data 2023 tidak bisa digunakan, kita mau gunakan multiple year, ada argumentasinya,” kata Didit.

Titik Kewajaran dan Rentang Kewajaran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) PMK 172/2023, titik kewajaran merupakan titik indikator harga yang terbentuk dari 1 atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang sama.

Sementara itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (6) PMK 172/2023, rentang kewajaran merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari 2 atau lebih pembanding dengan kepemilikan nilai indikator harga yang berbeda, berupa:

  • nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (full range), dalam hal terbentuk dari 2 pembanding; atau
  • nilai kuartil 1 sampai dengan nilai kuartil 3 (interquartile range), dalam hal terbentuk dari 3 atau lebih pembanding.

Jika harga transfer tidak memenuhi PKKU atau ALP, penentuan harga transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam transaksi independen dengan menggunakan:

  • titik kewajaran;
  • titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau
  • titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud poin sebelumnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra