Ikuti Webinar Strategi Menghadapi Sengketa Transfer Pricing

OTORITAS pajak di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, menganggap topik transfer pricing sebagai suatu area yang makin perlu diperhatikan. Melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, pemerintah telah menetapkan indikator modus ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satu indikatornya adalah perencanaan pajak agresif yang juga memuat risiko transfer pricing. Secara terperinci, ada 7 risiko transfer pricing yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan.

Di sisi lain, dalam iklim perekonomian yang tidak menentu ini wajib pajak juga dihadapkan dengan berkurangnya laba atau justru merugi. Hal ini mengakibatkan wajib pajak lebih sering menjadi subjek pemeriksaan pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu lebih berhati-hati dan bersiap menghadapi pemeriksaan pajak ketika muncul kondisi yang rentan dijadikan sebagai alasan adanya pemeriksaan transfer pricing. Kondisi tersebut, di antaranya kerugian secara berturut-turut, restrukturisasi usaha, dan transaksi afiliasi berupa jasa, royalti, cost contribution arrangement, serta kondisi lainnya.

Apabila hasil pemeriksaan belum berhasil ditemukan kesepakatan antara otoritas dengan wajib pajak, kondisi tersebut berpotensi berlanjut ke sengketa transfer pricing. Dalam hal ini wajib pajak harus mempertimbangkan risiko dan manfaat sengketa dengan hati-hati.

Alokasi beban pembuktian juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 (OECD Guidelines), disebutkan bahwa beban pembuktian secara umum ditanggung oleh otoritas pajak pada awalnya. Beban pembuktian ini dapat dialihkan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan tertentu, misalnya wajib pajak tidak menyediakan dokumentasi transfer pricing.

Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa transfer pricing yaitu melalui mutual agreement procedure (MAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 27C UU KUP dan juga Pasal 25 OECD Model Convention. Inisiatif untuk memulai sebuah MAP berada di tangan wajib pajak untuk mengajukan permintaan MAP kepada otoritas pajak yang berwenang.

Ketika sengketa transfer pricing timbul, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki strategi yang jelas untuk mempertahankan keputusan transfer pricing-nya. Dengan strategi yang baik, maka wajib pajak dapat meminimalisir risiko sengketa dan menguatkan posisi dalam persidangan.

Untuk mengetahui strategi yang harus dimiliki perusahaan ketika menghadapi sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, pada Sabtu 15 April 2023 DDTC Academy mengadakan Exclusive Transfer Pricing Webinar berjudul Strategi Menghadapi Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak : Tips Terkini dan Studi Kasus.

Webinar diadakan secara online melalui Zoom Meeting yang disiarkan secara live dari Studio DDTC.

Kunjungi link berikut untuk melakukan pendaftaran:

https://academy.ddtc.co.id/seminar

Topik yang dibahas antara lain:

1. Strategi efektif yang wajib diketahui dalam menghadapi sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak.

2. Sumber hukum dalam sengketa transfer pricing dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Beban pembuktian dalam sengketa transfer pricing serta korelasinya dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan template penulisan putusan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung di tahun 2022.

4. Memahami pemilahan perkara di Mahkamah Agung (Sengketa transfer pricing: sengketa hukum atau sengketa fakta?).

5. Mengetahui hal-hal apa saja yang harus ada dalam putusan Pengadilan Pajak.

6. Memahami pentingnya peran dan akses terhadap Berita Acara Sidang.

7. Urgensi pemahaman atas fakta dan kondisi yang sebenarnya dalam melakukan analisis FAR.

8. Menelaah studi kasus sengketa transfer pricing: sengketa jasa intragrup, intangibles, dan loss-making companies.

9. Upaya penyelesaian sengketa transfer pricing melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) serta pembaharuan dalam regulasi terkini.

Materi webinar akan dibawakan secara langsung oleh 2 expert transfer pricing DDTC, yakni Partner of DDTC Consulting Yusuf Wangko Ngantung dan Assistant Manager of DDTC Consulting Yurike Yuki.

Yusuf Wangko Ngantung merupakan profesional DDTC yang telah mengantongi berbagai sertifikat serta lisensi domestik dan internasional, di antaranya Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) dari Chartered Institute of Taxation (CIoT), Inggris, kuasa hukum Pengadilan Pajak, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam acara penghargaan International Tax Review (ITR) Asia-Pacific Tax Awards 2021 di Inggris, Yusuf terpilih masuk dalam nominasi kategori Tax Litigation and Disputes Practice Leader of the Year.

Narasumber kedua, Yurike Yuki, merupakan profesional DDTC yang juga telah bersertifikasi ADIT. Yuki juga merupakan konsultan pajak berlisensi dan juga merupakan kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Yurike menempuh pendidikan magister hukumnya (LL.M) di jurusan hukum pajak internasional di Vienna University of Economics and Business (WU).

Sebagai tambahan informasi, saat ini DDTC menjadi salah satu institusi dengan jumlah profesional bersertifikasi ADIT melimpah. Selain itu, DDTC memenangkan penghargaan Indonesia Transfer Pricing Firm of the Year dalam ajang ITR Asia-Pacific Tax Awards 2021. DDTC juga kembali mempertahankan posisi tier 1 konsultan pajak transfer pricing 2022 di Indonesia yang dirilis oleh International Tax Review (ITR).

Webinar akan berlangsung mulai dari pukul 09.30 hingga 13.00 WIB. 

Setiap peserta webinar akan memperoleh e-materi, sertifikat hardcopy, sesi tanya jawab serta diskusi interaktif bersama pengajar. 

Daftarkan diri Anda segera dan dapatkan harga spesial pada webinar kali ini sebesar Rp1.500.000.

Segera daftarkan diri Anda di link berikut:

academy.ddtc.co.id/seminar

Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Hotline DDTC Academy (+62)812-8393-5151 / [email protected] (Vira) atau melalui media sosial DDTC Academy Instagram (@ddtcacademy), Facebook (DDTC Academy), Twitter (@ddtcacademy), Telegram Channel (DDTCAcademy), dan LinkedIn Group (DDTC Academy). (sap)