Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
MANILA, DDTCNews – Filipina berencana mengikuti jejak Indonesia untuk menerapkan kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty. Rencana tersebut bertujuan untuk mendorong penerimaan negara guna mendanai pengeluaran belanja yang ambisius.
Sekretaris Keuangan Filipina Carloz Dominguez mengatakan Pemerintah Filipina akan menyasar para penghindar pajak serta memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum mengadopsi program tax amnesty.
“Kemungkinan besar program tax amnesty yang akan diterapkan akan sangat mirip praktiknya dengan yang telah dilaksanakan di Indonesia,” ungkapnya dalam wawancara televisi Bloomberg, di Cebu, Filipina, Jumat (7/4).
Dominguez menegaskan program tax amnesty yang akan dilaksanakan nantinya bisa gagal jika masyarakat tidak benar-benar percaya bahwa program ini dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, pemerintah Filipina juga akan tegas dalam mengejar para penghindar pajak.
“Pertama kami akan mengejar mereka, menunjukkan bahwa pemerintah serius akan hal ini dan memiliki kemauan politik untuk menghentikan penggelapan pajak,” katanya.
Secara garis besar, program tax amnesty yang dilakukan di Indonesia pun dipandang sukses lantaran dapat menarik lebih dari 970.000 wajib pajak yang turut berpartisipasi. Dominguez, seperti dilansir Philstar.com, mengatakan akan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mendorong rencana reformasi perpajakan.
“Pemerintah Filipina membutuhkan dana sebesar US$160 miliar atau sekitar Rp2.134 triliun untuk membiayai proyek-proyek infrastrukturnya,” tutur Dominguez. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.