KEBIJAKAN PAJAK

Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Dian Kurniati | Senin, 28 Oktober 2024 | 15:00 WIB
Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (tengah). (foto: hasil tangkapan layar dari situs web kemenkeu.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membahas langkah pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dalam diskusi Eurasia Group Roundtable di Washington D.C, AS, pada pekan lalu.

Thomas memandang keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi menjadi fondasi utama Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga akan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru]. Fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," katanya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Diskusi Eurasia Group Roundtable menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan dan mengakselerasi mesin pertumbuhan baru. Menurut Thomas, Kemenkeu juga tengah mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dia menilai pertumbuhan ekonomi semestinya tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Untuk itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperluas fokus ekonomi kepada sektor-sektor lainnya seperti pariwisata dan digitalisasi.

Selain itu, Thomas juga menyinggung isu kelompok kelas menengah pasca Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya [dukungan terhadap kelas menengah]. Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru," ujarnya.

Selanjutnya, dalam diskusi tersebut, Thomas juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. Menurutnya, defisit APBN akan dijaga di bawah 3% PDB sebagaimana diamanatkan UU Keuangan Negara. Tahun depan, pemerintah merancang APBN dengan defisit 2,53%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak