KEBIJAKAN PAJAK

Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Dian Kurniati | Senin, 28 Oktober 2024 | 15:00 WIB
Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (tengah). (foto: hasil tangkapan layar dari situs web kemenkeu.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membahas langkah pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dalam diskusi Eurasia Group Roundtable di Washington D.C, AS, pada pekan lalu.

Thomas memandang keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi menjadi fondasi utama Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga akan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru]. Fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," katanya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Tantangan Pemajakan Aset Digital di Tengah Daya Beli yang Melemah

Diskusi Eurasia Group Roundtable menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan dan mengakselerasi mesin pertumbuhan baru. Menurut Thomas, Kemenkeu juga tengah mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dia menilai pertumbuhan ekonomi semestinya tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Untuk itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperluas fokus ekonomi kepada sektor-sektor lainnya seperti pariwisata dan digitalisasi.

Selain itu, Thomas juga menyinggung isu kelompok kelas menengah pasca Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

Baca Juga:
Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

"Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya [dukungan terhadap kelas menengah]. Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru," ujarnya.

Selanjutnya, dalam diskusi tersebut, Thomas juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. Menurutnya, defisit APBN akan dijaga di bawah 3% PDB sebagaimana diamanatkan UU Keuangan Negara. Tahun depan, pemerintah merancang APBN dengan defisit 2,53%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 28 Oktober 2024 | 17:15 WIB ARTICLE WRITING FAIR - KOSTAF FIA UI

Tantangan Pemajakan Aset Digital di Tengah Daya Beli yang Melemah

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:30 WIB PERGUB DKI JAKARTA 41/2024

Pemprov DKI Bebaskan BBNKB, Berlaku hingga 4 Januari 2025

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apa Saja Tantangan yang Biasa Dihadapi WP Saat Ajukan Tax Allowance?

BERITA PILIHAN
Senin, 28 Oktober 2024 | 17:15 WIB ARTICLE WRITING FAIR - KOSTAF FIA UI

Tantangan Pemajakan Aset Digital di Tengah Daya Beli yang Melemah

Senin, 28 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:30 WIB PERGUB DKI JAKARTA 41/2024

Pemprov DKI Bebaskan BBNKB, Berlaku hingga 4 Januari 2025

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apa Saja Tantangan yang Biasa Dihadapi WP Saat Ajukan Tax Allowance?

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:30 WIB KOTA PEKANBARU

Kepatuhan WP Membaik, Bapenda Perlu Jaga Akuntabilitas Pajak Daerah

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:01 WIB AMERIKA SERIKAT

Ada UN Tax Convention, Negara G7 Minta PBB Kedepankan Konsensus

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Senin, 28 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif Terbaru atas 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Brebes