SINGAPURA

Iklim Usaha Singapura Dinilai Memburuk, Pelaku Usaha Minta Insentif

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 15 Januari 2020 | 13:52 WIB
Iklim Usaha Singapura Dinilai Memburuk, Pelaku Usaha Minta Insentif

Ilustrasi. 

SINGAPURA, DDTCNews – Lebih dari setengah perusahaan di semua industri besar menginginkan keringanan pajak dalam APBN Singapura yang akan diumumkan bulan depan. Keringanan pajak dibutuhkan untuk bersiap menghadapi tahun dengan kondisi ekonomi yang makin sulit.

Hal ini terungkap dari hasil survei Singapore Business Federation's (SBF). SBF memeringkat keinginan dari perusahaan besar serta perusahaan kecil dan menengah (UKM). Hasil survei tersebut menunjukkan sekitar 55% dari perusahaan besar dan UKM menginginkan insentif.

“Sekitar 55% perusahaan besar dan UMKM menginginkan pengurangan tarif pajak perusahaan atau penghasilan serta insentif untuk membantu peningkatan kemampuan staf, sebagai dua prioritas teratas dalam Anggaran 2020,” demikian pernyataan SBF dalam pers rilis, Selasa (15/1/2020).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Selain itu, sambung SBF, hampir setengah dari responden yang disurvei juga mencari dukungan di bidang lain. Secara lebih terperinci, 49% responden mengharapkan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan sumber daya dari lembaga pemerintah.

Selanjutnya, 47% responden menginginkan insentif untuk pelatihan terkait industri dan 47% mengharapkan insentif untuk modal usaha bagi perusahaan. Adapun survei tersebut dilakukan SBF dari 26 Agustus hingga 25 Oktober 2019. Survei melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan.

SBF menyebut perusahaan mencari bantuan lantaran dilanda ketidakpastian ekonomi dalam setahun belakangan ini. Ketidakpastian tersebut sebagian dikarenakan adanya perselisihan dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan lebih dari setengah responden atau sebesar 51% merasa iklim bisnis di Singapura memburuk selama 12 bulan terakhir. Para responden ini menyatakan kurang puas dengan lingkungan bisnis regional dan global dibandingkan dengan 2018.

Untuk itu, muncul peningkatan kekhawatiran atas iklim ekonomi global. Selain itu, para pengusaha juga merasa khawatir dengan adanya risiko peningkatan biaya bisnis seperti untuk sewa dan bahan baku serta kenaikan upah di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, meskipun Singapura menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang dan perlambatan ekonomi China, pelaku bisnis di Negeri Singa ini terus berekspansi ke luar negeri. Survei menunjukkan 8 dari 10 bisnis saat ini memiliki unit di luar negeri

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Menanggapi hal ini, Ketua SBF Teo Siong Seng mengatakan sangat penting bagi perusahaan Singapura untuk berekspansi ke luar negeri guna mengakses pasar baru, mendiversifikasi rantai pasokan, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mengingat terbatasnya pasar domestik.

"Sangat menggembirakan bahwa UKM kami memperluas jejak global mereka secara lebih agresif meskipun ketidakpastian ekonomi tengah menyelimuti di 2019," katanya, seperti dilansir thestar.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:20 WIB LITERATUR PAJAK

Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN