SINGAPURA

Iklim Usaha Singapura Dinilai Memburuk, Pelaku Usaha Minta Insentif

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 15 Januari 2020 | 13:52 WIB
Iklim Usaha Singapura Dinilai Memburuk, Pelaku Usaha Minta Insentif

Ilustrasi. 

SINGAPURA, DDTCNews – Lebih dari setengah perusahaan di semua industri besar menginginkan keringanan pajak dalam APBN Singapura yang akan diumumkan bulan depan. Keringanan pajak dibutuhkan untuk bersiap menghadapi tahun dengan kondisi ekonomi yang makin sulit.

Hal ini terungkap dari hasil survei Singapore Business Federation's (SBF). SBF memeringkat keinginan dari perusahaan besar serta perusahaan kecil dan menengah (UKM). Hasil survei tersebut menunjukkan sekitar 55% dari perusahaan besar dan UKM menginginkan insentif.

“Sekitar 55% perusahaan besar dan UMKM menginginkan pengurangan tarif pajak perusahaan atau penghasilan serta insentif untuk membantu peningkatan kemampuan staf, sebagai dua prioritas teratas dalam Anggaran 2020,” demikian pernyataan SBF dalam pers rilis, Selasa (15/1/2020).

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Selain itu, sambung SBF, hampir setengah dari responden yang disurvei juga mencari dukungan di bidang lain. Secara lebih terperinci, 49% responden mengharapkan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan sumber daya dari lembaga pemerintah.

Selanjutnya, 47% responden menginginkan insentif untuk pelatihan terkait industri dan 47% mengharapkan insentif untuk modal usaha bagi perusahaan. Adapun survei tersebut dilakukan SBF dari 26 Agustus hingga 25 Oktober 2019. Survei melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan.

SBF menyebut perusahaan mencari bantuan lantaran dilanda ketidakpastian ekonomi dalam setahun belakangan ini. Ketidakpastian tersebut sebagian dikarenakan adanya perselisihan dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan lebih dari setengah responden atau sebesar 51% merasa iklim bisnis di Singapura memburuk selama 12 bulan terakhir. Para responden ini menyatakan kurang puas dengan lingkungan bisnis regional dan global dibandingkan dengan 2018.

Untuk itu, muncul peningkatan kekhawatiran atas iklim ekonomi global. Selain itu, para pengusaha juga merasa khawatir dengan adanya risiko peningkatan biaya bisnis seperti untuk sewa dan bahan baku serta kenaikan upah di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, meskipun Singapura menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang dan perlambatan ekonomi China, pelaku bisnis di Negeri Singa ini terus berekspansi ke luar negeri. Survei menunjukkan 8 dari 10 bisnis saat ini memiliki unit di luar negeri

Baca Juga:
Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

Menanggapi hal ini, Ketua SBF Teo Siong Seng mengatakan sangat penting bagi perusahaan Singapura untuk berekspansi ke luar negeri guna mengakses pasar baru, mendiversifikasi rantai pasokan, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mengingat terbatasnya pasar domestik.

"Sangat menggembirakan bahwa UKM kami memperluas jejak global mereka secara lebih agresif meskipun ketidakpastian ekonomi tengah menyelimuti di 2019," katanya, seperti dilansir thestar.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Selasa, 28 Januari 2025 | 07:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Sudah Cetak 1,26 Juta SPPT PBB Sejak Awal 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah