Hipmi Minta DJP Lebih Aktif Sosialisasikan Perpanjangan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik keputusan pemerintah memperpanjang enam insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Hipmi Ajib Hamdani mengatakan insentif pajak yang diberikan melalui PMK 9/2021 sangat dibutuhkan oleh dunia usaha di tengah situasi pandemi saat ini.

"PR sekarang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah bagaimana informasi ini [insentif pajak] bisa tersampaikan kepada masyarakat luas sesegera mungkin sehingga dapat dimanfaatkan," katanya, Jumat (5/2/2021).

Menurut Ajib, terkadang masih banyak pengusaha yang terlambat mengetahui insentif yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya, pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak menjadi tidak optimal.

Untuk itu, ia meminta DJP lebih aktif menyosialisasikan insentif yang diberikan melalui email yang terdaftar sebagaimana yang sering DJP lakukan ketika otoritas mengimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan.

Menurut Ajib, selama ini insentif pajak hanya aktif disosialisasikan lewat sosial media dan asosiasi pengusaha. "Mungkin buat semacam iklan masyarakat yang bekerja sama melalui berbagai platform serta kanal berita," ujarnya.

Seperti diketahui, PMK No. 9/2021 memperpanjang masa berlaku insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, PPh final jasa konstruksi DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan restitusi PPN dipercepat hingga Juni 2021.

Dalam PMK No. 9/2021, jumlah bidang usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak diperluas di antaranya untuk insentif PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat.

Untuk memanfaatkan insentif ini, DJP meminta kepada wajib pajak yang sudah mendapatkan insentif pada 2020 harus menyampaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) atau pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali pada 2021.

Ajib menilai kewajiban untuk mengajukan permohonan ulang ini tidak terlalu membebani wajib pajak. Permohonan ulang diperlukan DJP untuk melakukan pengawasan administratif sekaligus mengukur tingkat pemanfaatan insentif oleh dunia usaha. (rig)