KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras Tinggi, Presiden Jokowi Klaim Stok Masih Aman

Muhamad Wildan | Jumat, 16 Februari 2024 | 10:00 WIB
Harga Beras Tinggi, Presiden Jokowi Klaim Stok Masih Aman

Presiden Joko Widodo. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim stok beras masih aman meski harganya tercatat tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut presiden, harga beras yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh hambatan distribusi, bukan karena stok beras yang kurang.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu berpengaruh," katanya, dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Jokowi memandang persoalan distribusi bukanlah hal yang mengherankan mengingat Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari ribuan pulau.

"Kalau distribusi kadang terhambat ya itu diselesaikan. Ini kami cek sudah melimpah di sini [Pasar Induk Cipinang], dari sini akan terdistribusi ke ritel-ritel, ke pasar-pasar, ke daerah juga," ujarnya.

Jokowi juga meyakini harga beras akan turun dalam waktu sepekan atau 2 pekan setelah Bulog menyelesaikan pengiriman beras ke pasar-pasar daerah.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," ujar Jokowi.

Jokowi juga menjamin harga beras akan turun setelah panen raya. "Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambah Jokowi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra