Gubernur BI: Pajak Bisa Redam Gejolak Keuangan

JAKARTA, DDTCNews - Kebijakan The Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga memicu gejolak keuangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Derasnya aliran dana keluar (capital outflow) kemudian membuat rupiah mengalami depresiasi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk meminimalisir dampak tersebut. Meski belum diberlakukan di Indonesia, namun beberapa negara punya mekanisme pertahanan fiskal dalam ranah moneter.

"Ini merupakan contoh bahwa suatu negara bisa mempengaruhi aliran modal keluar dan masuk. Salah satunya dengan menggunakan pajak," katanya di Kantor BI, Jumat (8/6).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan mekanisme pajak atas aliran dana asing yang masuk dan keluar merupakan bentuk pengelolaan devisa. Namun, hal ini belum berlaku di Indonesia yang menganut rezim devisa bebas.

"Ini bukan kontrol devisa. Tapi pengelolaan devisa. Ini ada dalam guideline IMF. Di mana pengelolaan boleh dilakukan setelah disiplin moneter prudent yang dilakukan bank sentral dan disiplin fiskal memang kurang bisa atasi dampak negatif dari keluar masuk modal asing. Itu prinsip dasarnya. Kedua, pengelolaan harus targeted dan punya jagka waktu tertentu," jelasnya.

Namun, untuk penerapan kebijakan ini belum akan diperkenalkan dalam waktu dekat. Pasalnya, belum ada rencana kebijakan untuk memajaki aliran arus modal yang berada maupun yang akan masuk di Indonesia.

Perry memastikan baik dari bank sentral maupun Kementerian Keuangan sebagai pemangku kebijakan fiskal belum ada usulan menerapkan pajak untuk sektor keuangan ini. Pasalnya, stabilisasi masih menjadi agenda utama baik dalam ranah fiskal maupun moneter.

"Ini bukan instrumen untuk rencana dan inisiatif kebijakan dalam waktu sekarang. Masih sebatas contoh penerapan di beberapa negara," tutupnya. (Amu)