Grup Idol BTS Terseret Dinamika Aturan Pajak Kripto di Korea

SEOUL, DDTCNews – Siapa menyangka grup idol asal Negeri Ginseng, BTS, ikut terseret dalam pro dan kontra pemajakan atas aset kripto? Sesuai dengan salah satu single mereka, BTS mendapat julukan 'dynamite' politik oleh para investor Korea Selatan.

Seperti diketahui, proposal pemajakan atas cryptocurrency alias mata uang kripto bakal ditunda ke tahun 2023. Kendati begitu, perumusan aturannya tetap terus dilakukan. Sesuai usulan Partai Demokrat, pajak sebesar 20% akan dikenakan atas laba di atas KRW2,5 juta yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency.

Salah satu objek pemajakan atas aset kripto yang ramai dibicarakan adalah non-fungible token (NFT) untuk merchandise dari BTS. Anggota parlemen Noh Woongrae mempertanyakan apakah NFT dari produk fandom BTS bisa ikut dipajaki. Menurutnya, akan timbul celah pajak apabila NFT ini tidak dimasukan dalam aturan baru terkait pajak uang digital.

"Ketika tidak ada yang bisa mengenakan pajak sepeser pun pada NFT BTS, siapa lagi yang akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak pada aset virtual?" tanya Woongrae dikutip ambgcrypto.com, Senin (1/11/2021).

Sebagai informasi, grup idol yang debut pada 2013 lalu tersebut bekerja sama dengan Upbit untuk membuat merchandise NFT. NFT sendiri merupakan perwakilan objek nyata seperti gambar, musik, video, dan lain-lain ke dalam bentuk digital.

Mereka dibeli secara online, khususnya menggunakan uang kripto. Mengingat banyaknya fans BTS di seluruh dunia, transaksi pertukaran Army Coin dan Bitget ini menjadi ramai dilakukan di dunia maya.

Terlebih, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut foto Bangtan Boys untuk mempromosikan penawaran mereka. Agensi idol group itu sendiri akhirnya merilis bantahan keterkaitan mereka.

"Kami sedang mencari pelanggaran hukum lainnya dan akan mengambil tindakan hukum terhadap semua pelanggaran," ungkap juru bicara Hybe Entertainment. (tradiva sandriana/sap)