Gara-gara Virus Corona, Tenggat Pelaporan SPT Mundur ke Juni

BANGKOK, DDTCNews—Gara-gara menyebarnya virus Corona, Kabinet Thailand memundurkan tenggat atau batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk mendukung individu dan bisnis yang terkena wabah coronavirus.

Direktur Kantor Kebijakan Fiskal Thailand Lawaron Sangsanit mengatakan dengan keputusan kabinet itu, maka wajib pajak Thailand yang semula diharuskan melaporkan SPT-nya pada akhir Maret boleh melaporkannya sampai akhir Juni 2020.

“Waktu tambahan yang diberikan untuk pelaporan SPT itu adalah salah satu di antara langkah-langkah pajak yang kami adopsi untuk membantu sektor pariwisata Thailand yang ikut terpapar dampak dari virus Corona,” katanya di Bangkok, Rabu (5/2/2020).

Langkah-langkah pajak lainnya adalah insentif berupa pemotongan pajak cukai bahan bakar pesawat dari Th฿4,726 menjadi Th฿0,20 per liter hingga 30 September 2020, lalu memungkinkan perusahaan mengurangi dua kali lipat biaya penyelenggaraan seminar dari pendapatan kena pajak mereka.

Insentif yang terakhir adalah memungkinkan para pelaku bisnis mengurangi 1,5 kali lipat pengeluaran pajak mereka untuk renovasi toko tahun ini. “Pemerintah memperkirakan langkah-langkah ini akan menelan biaya sekitar Th฿4,5 miliar,” kata Lawaron.

Selain itu, ia menambahkan, Kantor Kebijakan Fiskal juga mempertimbangkan permintaan operator tur bus untuk memotong pajak cukai bahan bakar yang saat ini Th฿5 per liter. Namun, saat ini insentif tersebut masih dihitung.

Juru Bicara Pemerintah Narumon Pinyosinwat mengatakan penundaan pelaporan SPT dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi mereka yang memiliki beban pajak. "Pemerintah percaya langkah ini bermanfaat dan peluncurannya pada waktu yang tepat, untuk mendukung ekonomi kita,” katanya.

Ia mengatakan Kantor Kebijakan Fiskal menilai situasi akibat menyebarnya virus Corona ini akan berkurang dalam 3 bulan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Thailand tetap berkisar 2,8% seperti yang diproyeksikan. “Akan ada lebih banyak langkah untuk merangsang ekonomi,” sambungnya.

Menurut Lawaron, selain insentif pemerintah itu, bank milik pemerintah juga akan memberikan pinjaman berbunga rendah senilai total TH฿123 miliar untuk bisnis pariwisata dengan bunga mulai dari 3%. Selain itu, ketentuan pembayaran pinjaman dan biaya akan berkurang.

SME Development Bank menawarkan moratorium utang 6 bulan untuk pembayaran agunan kepada peminjam dengan rekam jejak yang baik, Bank Tabungan Pemerintah memperkenalkan penangguhan utang 5 tahun dan Thai Credit Guarantee Corporation menangguhkan biaya jaminan kredit 12 bulan.

"Kementerian Keuangan dan Bank of Thailand telah sepakat bahwa langkah pemberian insentif ini tidak akan menjadi yang terakhir. Langkah-langkah lebih lanjut akan diluncurkan ketika saatnya tiba,” katanya seperti dilansir bangkokpost.com.

Menteri Pariwisata dan Olahraga Phiphat Ratchakitprakarn menambahkan kabinet pada prinsipnya telah menyetujui anggaran Th฿500 juta untuk meningkatkan industri pariwisata. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha juga telah menginstruksikan kementerian untuk menyusun proposalnya. (Bsi)