Fasilitas Kesehatan Tak Kena Pajak Natura, DJP Jelaskan Batasannya

JAKARTA, DDTCNews – Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan fasilitas kesehatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023.

Kring Pajak menyebut batasan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek PPh bagi yang menerima diatur dalam lampiran PMK 66/2023. Terdapat beberapa batasan sehingga fasilitas kesehatan dikecualikan dari objek pajak.

“[Pertama] Diterima atau diperoleh pegawai,” cuit Kring Pajak di Twitter, dikutip pada Minggu (13/8/2023).

Kedua, diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Premi Asuransi Kesehatan Merupakan Objek PPh

Kring Pajak juga menegaskan bahwa premi asuransi kesehatan tidak termasuk dalam kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam PMK 66/2023.

“Premi asuransi termasuk premi asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP. Nanti, premi itu digabungkan dengan penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21,” sebut Kring Pajak.

Sebagai informasi, natura dan kenikmatan resmi menjadi objek PPh seiring dengan diundangkannya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Secara umum, UU HPP mengatur hanya 5 jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh, yaitu makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura dan kenikmatan di daerah tertentu, natura dan kenikmatan yang harus disediakan untuk pelaksanaan kerja.

Kemudian, natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes, dan natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. PMK 66/2023 resmi diundangkan pada 27 Juni 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. (rig)