Fasilitas Kendaraan untuk Pegawai Bebas Pajak Natura, Ini Batasannya

JAKARTA, DDTCNews – Pemberian fasilitas kendaraan dari pemberi kerja kepada pegawai dapat dibebaskan dari objek pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan. Namun, terdapat batasan yang diatur agar fasilitas tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang fasilitas tersebut diterima atau diperoleh pegawai dengan kriteria tertentu.

“[Kriteria pegawai yang dimaksud ialah] memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta tiap bulan dari pemberi kerja,” bunyi Lampiran A nomor 8 PMK 66/2023, dikutip pada Kamis (23/11/2023).

Sebagai informasi, natura dan kenikmatan resmi menjadi objek PPh seiring dengan diundangkannya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Secara umum, UU HPP mengatur hanya 5 jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh yakni makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura dan kenikmatan di daerah tertentu, natura dan kenikmatan yang harus disediakan untuk pelaksanaan kerja.

Kemudian, natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes, dan natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. PMK 66/2023 resmi diundangkan pada 27 Juni 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2023.

Natura adalah imbalan atau penggantian dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Natura dinilai berdasarkan nilai pasar.

Sementara itu, kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan tertentu. Fasilitas yang disediakan oleh pemberi dapat bersumber dari aktiva milik pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa oleh pemberi. (rig)