Petugas kargo membongkar muat vaksin Covid-19 di bandara. ANTARA FOTO/Humas Kemenkominfo/Handout/sgd/wsj.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan dari fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 pada 2020-2022 mencapai Rp2,46 triliun.
Berdasarkan pada informasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 diberikan berdasarkan PMK 188/2020. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 26 November 2020.
“Tujuan kebijakan perpajakan [untuk] meningkatkan kesejahteraan masyarakat," bunyi Laporan Belanja Perpajakan 2022, dikutip pada Rabu (13/12/2023).
Penghitungan estimasi belanja perpajakan dari fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 tersebut dilakukan dengan sumber data dari aplikasi CEISA. Metode penghitungannya berdasarkan pada nilai realisasi impor di aplikasi CEISA.
Estimasi belanja perpajakan dari fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 pada 2020 senilai Rp15 miliar. Angka ini kemudian melonjak menjadi Rp2,17 triliun pada 2021 sejalan dengan kenaikan impor vaksin Covid-19.
Pada 2022, estimasi fasilitas fiskal impor vaksin Covid-19 melandai menjadi Rp268 miliar. Adapun pada 2023, belanja perpajakan dari fasilitas fiskal impor Covid-19 diproyeksi Rp0 atau tidak ada pemanfaatan.
PMK 188/2020 mengatur pemberian insentif perpajakan atas impor vaksin untuk mendukung program vaksinasi dan mencapai kekebalan komunal. Insentif itu meliputi pembebasan bea masuk dan/atau cukai, PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta pembebasan dari PPh 22 atas impor vaksin.
Melalui PMK 127/2023, pemerintah kini telah resmi mencabut peraturan mengenai pemberian fasilitas fiskal atas impor vaksin Covid-19. Hal itu mempertimbangkan status pandemi Covid-19 yang telah dicabut dan status faktual Covid-19 diubah menjadi penyakit endemi di Indonesia. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.