PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Ekonomi Tumbuh 5,05 Persen, Menkeu Klaim Daya Beli dan Ekspor Menguat

Muhamad Wildan | Selasa, 06 Agustus 2024 | 10:30 WIB
Ekonomi Tumbuh 5,05 Persen, Menkeu Klaim Daya Beli dan Ekspor Menguat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri).  ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% pada kuartal II/2024 mencerminkan penguatan permintaan domestik dan meningkatnya ekspor.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93% seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat karena inflasi yang terkendali, kenaikan gaji ASN, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan kinerja, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 3,55 juta pada awal 2024.

"Di tengah berbagai tantangan kondisi global, hasil ini menjaga optimisme target-target kinerja perekonomian nasional, kita lihat konsumsi rumah tangga dan investasi memberikan kontribusi yang baik," ujar Sri Mulyani, dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Ekspor tercatat tumbuh 8,28% didorong oleh peningkatan volume ekspor besi baja sebesar 21,6% dan bahan bakar mineral sebesar 8,3%. Sementara itu, ekspor jasa tumbuh 14,24% karena peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,43% karena tingginya penyelesaian proyek pemerintah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Investasi bangunan pada sektor swasta juga meningkat karena pemberian fasilitas PPN DTP rumah tapak dan rumah susun.

"Aktivitas investasi swasta yang masih kuat juga terlihat dari kinerja realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 22,49% serta PMI Manufaktur yang berada di zona ekspansi sepanjang kuartal II," tulis Kemenkeu dalam keterangan resminya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Namun, perlu dicatat, konsumsi pemerintah pada kuartal II/2024 hanya tumbuh 1,42%. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung penyerapan belanja modal yang sebesar 39,5% dan belanja barang sebesar 6,1%.

Meski kinerja ekonomi nasional tumbuh di atas 5%, pemerintah akan terus memantau risiko stagnasi ekonomi global dan mengoptimalkan peran APBN dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja