Dukung Kelangsungan Bisnis, Pengusaha Ditawari Diskon 30% PPh Badan

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam merilis kebijakan berupa insentif perpajakan untuk mendukung perusahaan dan individu yang secara ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19.

Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue mengatakan dukungan untuk kelangsungan bisnis yang terdampak Covid-19 diatur dalam Resolusi No. 406/NQ-UBTVQH15. Menurutnya, dukungan tersebut berupa pengurangan dan pembebasan pajak tertentu.

“Resolusi pembebasan dan pengurangan merupakan kebijakan yang tepat waktu. Karena bisnis memiliki lebih banyak sumber daya untuk menginvestasikan kembali dan memulihkan produksi,” katanya seperti dilansir Nguoi Lao Dong, Selasa (26/10/2021).

Fasilitas pengurangan dan pembebasan pajak tersebut meliputi empat hal. Pertama, pengurangan 30% jumlah pajak penghasilan badan yang terutang pada 2021. Untuk memperoleh fasilitas ini, perusahaan harus memiliki pendapatan tidak lebih dari VND200 miliar atau sekitar Rp124 miliar dan jumlah tersebut lebih kecil dari pendapatan 2019.

Kedua, pengurangan 30% dari jumlah PPN dengan metode kredit atas penyerahan 1 November—31 Desember 2021. Fasilitas tersebut ditujukan bagi industri tertentu, meliputi jasa transportasi, layanan akomodasi dan catering, dan agen perjalanan atau tour.

Kemudian, industri lainnya yaitu penerbitan produk dan layanan, Layanan film, program televisi, rekaman, penerbitan music, kreatif, seni dan hiburan, perpustakaan, penyimpanan, museum dan kegiatan budaya lainnya, olahraga, hiburan dan rekreasi.

Namun, fasilitas pengurangan PPN tersebut tidak berlaku untuk penerbitan perangkat lunak dan barang serta penyediaan layanan online. Ketiga, pembebasan pajak penghasilan, PPN, dan pajak lainnya bagi industri perumahan dan individu yang terutang sejak Juli—Desember 2021.

Untuk memperoleh fasilitas pembebasan tersebut, disyaratkan usahanya terdampak Covid-19 dan penetapan Komite Rakyat Kota/Provinsi atas industri perumahan atau individu yang berhak memperoleh fasilitas tersebut.

Meski demikian, pembebasan pajak tersebut tidak berlaku untuk pendapatan yang diperoleh dari penyediaan produk dan layanan perangkat lunak, produk dan layanan digital yang bersifat hiburan, video game, film digital, gambar, musik dan iklan.

Keempat, pembebasan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak pada 2020 dan 2021. Fasilitas tersebut ditujukan bagi perusahaan yang mengalami rugi sejak 2020. (rizki/rig)