VIETNAM

Dorong Ekonomi Pulih, Pengusaha Minta Diskon Tarif PPN Hingga 50%

Dian Kurniati | Senin, 11 Mei 2020 | 15:28 WIB
Dorong Ekonomi Pulih, Pengusaha Minta Diskon Tarif PPN Hingga 50%

Salah satu sudut di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto: covermore.com.au)

HANOI, DDTCNews—Para pelaku usaha di Vietnam meminta pemerintah memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 50% demi memuluskan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus Corona saat ini.

Tran Thi Kim Nhung, Direktur Kim Dong Thuan Company, mengatakan pemberian insentif pajak seperti diskon tarif PPN cukup dibutuhkan. Menurutnya, pemangkasan tarif PPN dapat membantu pelaku usaha pulih lebih cepat setelah pandemi berakhir.

“Kami mengapresiasi adanya perpanjangan deadline pembayaran pajak. Keputusan itu cukup membantu kami, tetapi kami ingin pemerintah dapat juga mengurangi tarif PPN, setidaknya sebesar 50%,” katanya, Senin (11/5/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Nhung menilai pemotongan tarif PPN akan mengurangi harga jual barang, sekaligus dapat mendorong konsumsi masyarakat. Menurut Nhung, konsumsi masyarakat yang kembali tumbuh akan berdampak positif bagi produksi pelaku usaha.

Usulan serupa dilayangkan produsen semen di Ho Chi Minh City. Saat ini harga semen sebelum dikenai pajak sekitar VND80.000 per kantong, tetapi naik menjadi VND88.000 karena tarif PPN 10%.

Apabila ada potongan tarif 50%, harga semen menjadi VND84.000 per kantong. Angka itu dinilai cukup menarik bagi pembeli untuk kembali berbelanja. Untuk diketahui, penjualan semen sepanjang kuartal I/2020 anjlok hingga 5 juta ton.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Tak hanya itu, produsen semen tersebut juga meyakini penurunan tarif PPN bisa mengurangi tumpukan stok di gudang yang saat ini 2,35 kali lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, pelaku usaha dari sektor pariwisata juga turut meminta pemangkasan tarif PPN. Pelaku usaha pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak dari pandemi Corona. Misal, 90% agen travel terpaksa berhenti beroperasi.

Pendapatan sektor pariwisata pada Maret 2020 ditaksir anjlok 71% menjadi VND2,2 triliun atau Rp1,4 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini juga membuat sebanyak 70% tenaga kerja pariwisata terpaksa dirumahkan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Tak hanya pelaku usaha, Kementerian Konstruksi Vietnam juga diketahui mengusulkan pemangkasan tarif PPN menjadi 5% untuk mendukung industri konstruksi. Mereka bahkan telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri.

Menurut analis setempat sebagaimana dilansir dari Vietnamnews, tarif PPN di Vietnam memang tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Misal, tarif PPN di Thailand sebesar 7%, Malaysia 6% dan Singapura 7%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN