VIETNAM

Dorong Ekonomi Pulih, Pengusaha Minta Diskon Tarif PPN Hingga 50%

Dian Kurniati | Senin, 11 Mei 2020 | 15:28 WIB
Dorong Ekonomi Pulih, Pengusaha Minta Diskon Tarif PPN Hingga 50%

Salah satu sudut di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto: covermore.com.au)

HANOI, DDTCNews—Para pelaku usaha di Vietnam meminta pemerintah memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 50% demi memuluskan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus Corona saat ini.

Tran Thi Kim Nhung, Direktur Kim Dong Thuan Company, mengatakan pemberian insentif pajak seperti diskon tarif PPN cukup dibutuhkan. Menurutnya, pemangkasan tarif PPN dapat membantu pelaku usaha pulih lebih cepat setelah pandemi berakhir.

“Kami mengapresiasi adanya perpanjangan deadline pembayaran pajak. Keputusan itu cukup membantu kami, tetapi kami ingin pemerintah dapat juga mengurangi tarif PPN, setidaknya sebesar 50%,” katanya, Senin (11/5/2020).

Baca Juga:
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Nhung menilai pemotongan tarif PPN akan mengurangi harga jual barang, sekaligus dapat mendorong konsumsi masyarakat. Menurut Nhung, konsumsi masyarakat yang kembali tumbuh akan berdampak positif bagi produksi pelaku usaha.

Usulan serupa dilayangkan produsen semen di Ho Chi Minh City. Saat ini harga semen sebelum dikenai pajak sekitar VND80.000 per kantong, tetapi naik menjadi VND88.000 karena tarif PPN 10%.

Apabila ada potongan tarif 50%, harga semen menjadi VND84.000 per kantong. Angka itu dinilai cukup menarik bagi pembeli untuk kembali berbelanja. Untuk diketahui, penjualan semen sepanjang kuartal I/2020 anjlok hingga 5 juta ton.

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Tak hanya itu, produsen semen tersebut juga meyakini penurunan tarif PPN bisa mengurangi tumpukan stok di gudang yang saat ini 2,35 kali lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, pelaku usaha dari sektor pariwisata juga turut meminta pemangkasan tarif PPN. Pelaku usaha pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak dari pandemi Corona. Misal, 90% agen travel terpaksa berhenti beroperasi.

Pendapatan sektor pariwisata pada Maret 2020 ditaksir anjlok 71% menjadi VND2,2 triliun atau Rp1,4 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini juga membuat sebanyak 70% tenaga kerja pariwisata terpaksa dirumahkan.

Baca Juga:
Dukung Pariwisata, Diskon Pajak Hiburan Diperpanjang Hingga Akhir 2025

Tak hanya pelaku usaha, Kementerian Konstruksi Vietnam juga diketahui mengusulkan pemangkasan tarif PPN menjadi 5% untuk mendukung industri konstruksi. Mereka bahkan telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri.

Menurut analis setempat sebagaimana dilansir dari Vietnamnews, tarif PPN di Vietnam memang tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Misal, tarif PPN di Thailand sebesar 7%, Malaysia 6% dan Singapura 7%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak