DJP Wanti-Wanti Peserta PPS soal Komitmen Repatriasi dan Investasi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen untuk merepatriasi dan menginvestasikan harta bersih di dalam negeri untuk segera merealisasikannya paling lambat 30 September 2023.

Melalui Pengumuman No. PENG-2/PJ/PJ.09/2023, otoritas pajak mewanti-wanti wajib pajak peserta PPS untuk segera memenuhi komitmennya. Jika tidak, wajib pajak bersangkutan berpotensi menerima surat teguran dan harus membayar PPh final tambahan.

"Jika tidak memenuhi komitmen dapat diterbitkan surat teguran. Lalu, berdasarkan surat teguran itu, peserta PPS harus menyampaikan klarifikasi atau menyetorkan sendiri tambahan PPh yang bersifat final," tulis DJP dalam pengumumannya, dikutip pada Rabu (13/9/2023).

Setelah harta diinvestasikan di dalam negeri, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi sampai dengan berakhirnya holding period.

Bila hanya melakukan repatriasi tanpa investasi, wajib pajak tetap harus melaporkannya dalam tabel rincian non-investasi yang tersedia pada laporan realisasi investasi. Realisasi repatriasi dilaporkan setiap tahun selama 5 tahun.

Jika memang gagal memenuhi komitmen investasinya, wajib pajak dapat menyetorkan PPh final tambahan secara mandiri dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS tanpa perlu menunggu ada surat teguran dari DJP.

SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS dapat diakses pada laman resmi DJP. SPT itu dapat digunakan untuk menghitung PPh final tambahan, membuat kode billing untuk menyetorkan PPh final tambahan, dan menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS.

"Petunjuk pengisian dan frequently asked question (FAQ) terkait laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi serta SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS dapat diakses melalui laman https://pajak.go.id/id/PPS," sebut DJP. (rig)