LAPORAN KINERJA DJP 2023

DJP Rampungkan Proyek Data Analitik atas 5 Komoditas, Termasuk Nikel

Dian Kurniati | Selasa, 05 Maret 2024 | 11:00 WIB
DJP Rampungkan Proyek Data Analitik atas 5 Komoditas, Termasuk Nikel

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah menyelesaikan proyek data analitik pada tahun lalu.

DJP menjelaskan proyek data analitik merupakan suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik.

"Pada 2023, proyek data analitik telah selesai dikembangkan dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) hingga 31 Desember 2023 sebesar 100%," sebut otoritas pajak dalam Laporan Kinerja DJP 2023, dikutip pada Selasa (5/3/3024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola serta hubungan yang mendasar dalam data tersebut.

Pada 2023, produk data analitik yang telah dikembangkan berupa Integrated Graph Analytics untuk 5 komoditas meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, dan bauksit. Adapun tahun data yang digunakan adalah 2020 hingga 2022.

Menurut DJP, pelaksanaan proyek data tersebut merupakan tindak lanjut atas Inisiatif Strategis Data Analytics yang menjadi kelanjutan dari salah satu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2023.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Proyek data analitik ini bertujuan untuk membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi dan memetakan relasi orang dan entitas yang terkait dengan transaksi-transaksi di bidang keuangan negara.

Sebagai institusi publik, Kemenkeu memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kemenkeu pun memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Penguatan implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem ini melibatkan pelaksanaan tema strategis (executive direction), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan.

Pada akhirnya, inisiatif data analitik dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Terdapat 7 tahapan yang dilaksanakan dalam proyek data analitik. Pertama, memahami keterkaitan bisnis di masing-masing unit eselon I Kemenkeu melalui joint FGD bidang penerimaan negara dan penentuan komoditas target analisis.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Kedua, memahami struktur data (data understanding) melalui identifikasi sumber data, pengumpulan data, dan verifikasi kualitas data. Ketiga, Melakukan penyiapan dan penyeragaman struktur data (data preparation) melalui exploratory data analysis dan data preparation and engineering.

Keempat, pembuatan model graph analytics. Kelima, evaluasi terhadap model graph analytics. Keenam, deployment. Ketujuh, penyusunan rekomendasi kebijakan.

Dalam laporannya, DJP turut menyampaikan 2 kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan proyek data analitik. Kedua kendala itu, yaitu belum ada unit eselon I Kemenkeu yang menjadi dedicated UIC dalam pengerjaannya, serta belum ada keputusan mengenai platform pengembangan.

Baca Juga:
Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Guna mengatasi kendala tersebu, DJP melakukan berbagai upaya antara lain penyiapan bahan paparan untuk pertemuan pada level pimpinan eselon II. Lalu, pengumpulan dan pengolahan data yang telah dikumpulkan dan pembuatan nota dinas untuk deployment dan laporan rekomendasi.

"[Rencana aksi tahun selanjutnya adalah] melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan data analytics DJP dan sumber daya yang tersedia, termasuk infrastruktur teknologi, personel, dan anggaran," bunyi laporan tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra