DJP Minta Wajib Pajak Lakukan Pemutakhiran Data-Data Ini

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi diimbau untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri terkait dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Mengutip informasi dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP), wajib pajak orang pribadi didorong memutakhirkan secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Kemudian, pemutakhiran data selain data utama, dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Data profil wajib pajak dalam sistem administrasi DJP yang lama akan dipindahkan untuk selanjutnya digunakan dalam SIAP (sistem inti administrasi perpajakan). Pemindahan atau migrasi data itu hanya dapat dilakukan jika data utama wajib pajak orang pribadi telah berstatus valid,” tulis DJP, dikutip pada Senin (2/1/2023).

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga.

DJP mendorong pemutakhiran data karena setelah implementasi penuh SIAP, NPWP lama (15 digit) tidak dapat digunakan lagi. Pemutakiran data secara mandiri itu juga berlaku bagi wanita kawin yang memiliki NPWP tersendiri.

Kepemilikan NPWP tersendiri itu baik karena dikehendaki istri yang memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, karena ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maupun karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan pada putusan hakim.

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pemutakhiran mandiri data wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Pemutakhiran data itu dilakukan melalui sistem administrasi DJP yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan.

DJP mengatakan data wajib pajak yang ada dalam sistem DJP harus sesuai dengan data kependudukan yang diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini terutama untuk elemen data yang menunjukkan validitas subjek orang pribadi, seperti NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir.

“NIK itu kemudian akan menjadi nomor utama buat wajib pajak dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Sederhananya, NIK menjadi NPWP ini adalah untuk mempermudah urusan pajak,” jelas DJP. (kaw)