INDIA

Ditolak Warga, Pajak Ekstra Miras 70% Akhirnya Dicabut

Dian Kurniati | Rabu, 10 Juni 2020 | 18:18 WIB
Ditolak Warga, Pajak Ekstra Miras 70% Akhirnya Dicabut

Petugas menutup toko minuman keras di New Delhi, India. (Sumber: PTI Photo)

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah Delhi, India, akhirnya mencabut pengenaan pajak ekstra 70% untuk setiap pembelian minuman keras setelah hanya berjalan dalam kurun waktu sebulan.

Menurut pemerintah Delhi, pencabutan itu dilakukan setelah muncul petisi penolakan pajak ekstra 70% atas minuman keras (miras). Adapun pemungutan pajak ekstra itu bertujuan untuk mendanai penanganan pandemi di Delhi.

"Pemerintah mencabut pajak tambahan sebesar 70% dari harga eceran maksimum untuk semua kategori minuman keras, yang berlaku mulai 10 Juni," bunyi pernyataan itu, dikutip Rabu (10/6/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Meski pajak ekstra dicabut, harga minuman beralkohol tak serta merta turun seperti saat sebelum ada pandemi. Hal itu dikarenakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk minuman keras dari 20% menjadi 25%.

Pemerintah Delhi menerapkan pajak ekstra 70% untuk setiap pembelian minuman keras mulai 4 Mei 2020. Kebijakan itu untuk merespons tingginya permintaan minuman beralkohol saat lockdown wilayah dilonggarkan.

Pajak ekstra 70% dikenakan atas tarif maksimum pada penjualan eceran per botol. Misalnya, botol minuman keras sebelum dikenai pajak dihargai Rs1.000 per botol. Dengan pajak ekstra tersebut, harga miras melompat menjadi Rs1.700 per botol.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Namun, banyak warga mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Delhi mengenai pengenaan pajak ekstra tersebut. Pengadilan pun meminta pemerintah untuk merespons desakan publik tersebut.

Dilansir dari Dnaindia, pemerintah mengklaim berwenang mengatur penjualan, pembelian, dan konsumsi minuman keras. Meski demikian, pemerintah tampaknya memilih mencabut pajak ekstra 70% dan menggantinya dengan menaikkan PPN menjadi 25%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN