SELEBRITAS

Ditanya Deddy Corbuzier Soal Pajak NFT, Ghozali Akui Sudah Punya NPWP

Dian Kurniati | Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
Ditanya Deddy Corbuzier Soal Pajak NFT, Ghozali Akui Sudah Punya NPWP

Ghozali bersama Chef Arnold saat hadir di siniar yang dipandu Deddy Corbuzier. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Influencer Deddy Corbuzier mengundang Ghozali Everyday, kreator yang menjual karya foto selfie berwujud Non-Fungible Token (NFT), dalam sebuah siniar yang dipandunya.

Dalam pertemuan tersebut, Deddy turut menanyakan kewajiban pajak yang telah dilakukan Ghozali setelah memperoleh penghasilan dari NFT. Pasalnya, Ghozali saat ini telah mengantongi keuntungan hingga 1,7 miliar dari berjualan NFT di situs OpenSea.

"Sudah bayar pajak? Bagaimana, lu ditagih pajak sama Ditjen Pajak, katanya?" tanyanya kepada Ghozali, dikutip Rabu (19/1/2022).

Baca Juga:
Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Pertanyaan itu Deddy sampaikan karena Ditjen Pajak (DJP) melalui media sosial Twitter telah mengingatkan Ghozali agar segera mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Mendapat pertanyaan dari Deddy, Ghozali langsung tertawa. Namun, dia kemudian kemudian menjelaskan telah selesai mengurus NPWP dan membayar pajak.

Menurutnya, kini dia sudah tercatat sebagai wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga:
Tak Kunjung Dapat Kode Verifikasi DJP Online, WP Datangi Kantor Pajak

"Itu dibantu sama keluarga sih, [tapi] sudah pribadi hitungannya," katanya.

Sebelumnya, Ghozali melalui akun Twitter juga sempat memastikan akan patuh membayar pajak karena telah memperoleh penghasilan dari NFT. Menurutnya, pembayaran pajak atas penghasilan dari NFT tersebut akan menjadi pengalaman pertama baginya.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah resmi mengubah ketentuan bracket pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari semula 4 layer menjadi 5 layer. Tarif PPh orang pribadi sebesar 5% berlaku atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan lagi sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh sebelumnya.

Baca Juga:
Ditjen Pajak Masih Terima 57.540 SPT Tahunan 2024 secara Manual

Kemudian, tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak menjadi di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta. Pada lapisan ketiga, tarif PPh 25% dikenakan pada penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta.

Setelahnya, tarif 30% berlaku atas penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Terakhir, penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%.

Selain itu, DJP juga menyatakan aset-aset digital nirwujud seperti NFT juga perlu dilaporkan dalam bagian harta pada SPT Tahunan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Jumat, 07 Februari 2025 | 12:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Tak Kunjung Dapat Kode Verifikasi DJP Online, WP Datangi Kantor Pajak

Jumat, 07 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Ditjen Pajak Masih Terima 57.540 SPT Tahunan 2024 secara Manual

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

BERITA PILIHAN
Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mekanisme Pemungutan Pajak Hasil Bumi Kerajaan Majapahit

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:30 WIB MALAYSIA

Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:00 WIB KABUPATEN SUBANG

Tahun Ini Ada Lagi Penghapusan Denda PBB-P2! Jangan Lewatkan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Januari Deflasi, Pemerintah Tetap Waspadai Lonjakan Inflasi Ramadhan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:00 WIB WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Issuance of the Omnibus Regulation to Adjust the Alternative Tax Bases

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PMK Sapu Jagat untuk Sesuaikan DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu

Jumat, 07 Februari 2025 | 19:30 WIB PMK 13/2025

Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN