Dirjen Pajak Janji Pengawasan Lebih Adil & Akuntabel Sesuai Data

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak menjanjikan pengawasan yang lebih adil dan akuntabel berdasarkan data terhadap wajib pajak. Apalagi, DJP sudah menerbitkan Surat Edaran No. SE-07/PJ/2020 setelah mengubah tugas dan fungsi KPP Pratama.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pendekatan kewilayahan yang dilakukan DJP pada dasarnya mengklasifikasi wajib pajak (WP) ke dalam dua golongan atau segmentasi, yaitu WP strategis dan WP lainnya.

"WP strategis yaitu WP yang memberikan kontribusi signifikan. Jadi, secara garis besar untuk penerimaan pajak secara nasional ada dua kelompok besar, yaitu WP strategis dan WP lainnya," katanya di Kantor KPP Pratama Sawah Besar, Senin (2/3/2020).

Suryo menjelaskan untuk WP strategis ini menjadi penentu kinerja penerimaan DJP dengan porsi sebesar 85% dari total setoran pajak. Kelompok WP strategis ini dikumpulkan dalam empat golongan kantor pajak.

Pertama, WP yang terdaftar pada KPP di Kanwil DJP WP besar (Large Tax Office/LTO). Kedua, WP yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Ketiga, WP yang terdaftar pada KPP Madya. Keempat, WP yang di bawah Seksi Waskon II di KPP Pratama. Simak artikel ‘Per Maret 2020, Waskon II KPP Pratama Fokus ke Wajib Pajak Strategis’.

Mantan Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak ini mengharapkan perubahan cara kerja pada level KPP Madya dan Pratama mampu memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih optimalkan. Dengan artian, WP mendapat perlakukan yang lebih adil dan akuntabel.

"Harapan kami bahwa dengan segmentasi dan pengawasan perpajakan seperti ini, khususnya untuk WP strategis, minimal 85% penerimaan nasional dapat kita lakukan pengawasan dengan lebih fair dan akuntabel dengan basis data yang sudah disiapkan," ungkap Suryo.

Perlakuan yang lebih adil dan transparan ini, menurut Suryo, tidak hanya berlaku untuk WP strategis. Namun, WP lainnya juga diberikan perlakuan yang sama dalam rangka mengamankan porsi sekitar 15% dari total penerimaan pajak.

Dia menjamin cara kerja fiskus pada tahun ini akan lebih komprehensif dan terstandarisasi. Pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak akan berbasis data baik yang berasal dari internal DJP maupun data pihak ketiga yang diperoleh baik dari dalam dan luar negeri.

"Kami di kantor pusat bukan hanya mengubah cara berkerja tapi juga memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh KPP dalam melakukan pengawasan. Itu tidak hanya untuk WP strategis tapi juga untuk WP lainnya,” kata Suryo. (kaw)