SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Dirilis ke Publik Pekan Depan! Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews

Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 November 2023 | 18:40 WIB
Dirilis ke Publik Pekan Depan! Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews

JAKARTA, DDTCNews - DDTCNews akan merilis laporan hasil survei pajak dan politik pertama di Indonesia pada Selasa, 28 November 2023.

Laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak tersebut akan menyajikan hasil survei yang diikuti sebanyak 2.080 responden pada 4 September - 4 Oktober 2023. Nantinya, laporan tersebut bisa diakses atau diunduh secara online oleh publik.

Tajuk laporan tersebut merepresentasikan pandangan responden. Mayoritas responden menginginkan partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) tidak hanya berbicara mengenai agenda pembangunan (belanja), tetapi juga agenda cara membiayai belanja itu.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Mengingat penerimaan perpajakan mendominasi pendapatan negara, mayoritas responden juga menilai perlunya capres menyampaikan agenda perpajakannya. Tidak hanya itu, sebagian besar responden menilai pentingnya penyelenggaraan debat khusus terkait dengan perpajakan.

Secara umum, survei pajak dan politik DDTCNews memuat 4 klaster penting. Pertama, pemahaman soal pajak. Kedua, perpajakan harus dibicarakan dalam pemilu. Ketiga, kerelaan membayar pajak. Keempat, pajak memengaruhi pilihan dalam pemilu.

Oleh karena itu, hasil survei ini penting untuk diketahui publik, termasuk partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislator, serta calon kepala daerah. Dalam konteks reformasi berkelanjutan, hasil survei ini juga penting untuk diketahui oleh otoritas perpajakan.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Terlebih, dari keempat klaster tersebut, DDTCNews juga menyajikan sejumlah temuan menarik berdasarkan pada hasil pengolahan data survei. Salah satu temuan itu terkait dengan berbagai opsi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan tax ratio.

Jadi, apakah Anda makin penasaran untuk melihat berbagai temuan serta membaca secara lengkap laporan hasil survei ini? Nantikan peluncuran resmi laporan ini ke publik pada pekan depan karena publik bisa mengunduh laporan ini secara gratis.

DDTCNews berharap isu perpajakan menjadi perbincangan publik di tengah momentum tahun politik. Tidak hanya itu, survei pajak politik yang diadakan DDTCNews juga diharapkan turut mempertajam tantangan, peluang, serta agenda sektor perpajakan untuk 5 tahun mendatang.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Sebagai portal berita perpajakan, DDTCNews berfokus pada diskurus terkait dengan upaya penciptaan sistem perpajakan yang lebih baik. Sudah saatnya ruang publik tidak hanya riuh dengan berbagai agenda pembangunan, tetapi juga mengulas cara pendanaan yang akan diusung capres masing-masing.

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan