Dikenai Pajak Ekspor 5%, Industri Minta Pemerintah Tunda Kebijakan

HARARE, DDTCNews - Perusahaan-perusahaan tambang platina meminta pemerintah Zimbabwe menunda pengenaan pajak ekspor sebesar 5% atas produk logam setengah jadi.

Ketua Platinum Producers Association of Zimbabwe Alex Mhembere mengatakan produsen platina masih memerlukan waktu untuk mengembangkan alat produksinya di dalam negeri.

"Penundaan akan memberikan waktu bagi produsen berinvestasi untuk membangun fasilitas yang diperlukan serta memenuhi kebutuhan bahan baku," ujar Mhembere, dikutip Senin (14/2/2022).

Mhembere mengatakan perusahaan produsen platina yang tergabung dalam asosiasinya telah mengeluarkan dana yang besar untuk mesin dan alat produksi yang dibutuhkan di Zimbabwe.

Pengenaan pajak ekspor atas produk logam setengah jadi sesungguhnya telah ditetapkan oleh Zimbabwe sejak 2020. Dalam kebijakan tersebut, produsen diberi waktu 2 tahun untuk mempersiapkan diri.

Pajak ekspor sebesar 5% mulai dikenakan sejak awal 2022 dengan tujuan untuk mendorong perusahaan membangun alat produksi di dalam negeri.

Menanggapi masukan dari produsen platina, Menteri Keuangan Zimbabwe Mthuli Ncube mengatakan pemerintah sedang mengkaji implikasi yang timbul dari masukan tersebut.

"Kami akan berkomunikasi dengan produsen setelah kami melakukan analisis dan mengambil keputusan," ujar Ncube seperti dilansir allafrica.com.

Untuk diketahui, Zimbabwe merupakan negara yang sangat mengandalkan produk-produk tambang untuk menyokong ekspor dan penerimaannya.

Zimbawe sendiri tercatat sebagai negara dengan cadangan platina terbesar ketiga di dunia. Pada 2023, Zimbabwe menargetkan investasi pada sektor pertambangan bisa mencapai US$12 miliar. (sap)