BANTUAN SOSIAL

Diestimasi Terserap 100%, Ini Realisasi Sementara Penyaluran Bansos

Dian Kurniati | Kamis, 05 November 2020 | 09:58 WIB
Diestimasi Terserap 100%, Ini Realisasi Sementara Penyaluran Bansos

Menteri Sosial Juliari Batubara. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial di Kementerian Sosial hingga 3 November 2020 senilai Rp112,72 triliun.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan realisasi itu setara 87,44% dari pagu anggaran senilai Rp128,92 triliun. Dia optimistis pagu anggaran perlindungan sosial akan terserap sepenuhnya pada akhir tahun.

"Artinya, yang sisanya ini sudah dijadwalkan pencairannya pada bulan November dan Desember," katanya dalam konferensi video, Rabu (4/11/2020).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Juliari memerinci realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek telah terserap 82,59%, bansos tunai 79,8%, bansos beras 62,47%, serta dan program sembako 86,52%. Khusus program keluarga harapan (PKH) dan bansos tunai bagi KPM non-PKH telah tersalurkan 100%.

Dia menyebut realisasi penyaluran bansos sembako tercatat Rp37,31 triliun atau 86,52% dari anggaran Rp43,12 triliun. Kemudian, bansos sembako untuk warga Jabodetabek terealisasi Rp5,65 triliun atau 82,59% dari pagu Rp6,84 triliun.

Pada bansos tunai, realisasi anggarannya Rp25,86 triliun atau 79,8% dari pagu Rp32,4 triliun. Kemudian, bansos beras terealisasi Rp3,29 triliun atau 62,47% dari pagu Rp5,26 triliun.

Baca Juga:
PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Sementara itu, realisasi PKH telah selesai sepenuhnya dari pagu anggaran Rp36,71 triliun. Demikian pula pada program bansos tunai bagi KPM sembako non-PKH yang pagu anggarannya senilai Rp4,5 triliun.

"Insyaallah pencapaiannya akan menjadi 100% [sampai akhir tahun] ," ujarnya.

Menurut Juliari, pemerintah akan melanjutkan sejumlah program bansos hingga 2021. Program bansos reguler akan tersalur hingga Desember 2021, sedangkan bansos tunai hanya sepanjang Januari hingga Juni 2021.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bansos senilai Rp110,2 triliun melalui dana pemulihan ekonomi nasional yang senilai total Rp356,5 triliun pada 2021. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Jumat, 27 September 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Kamis, 05 September 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lanjutkan Bantuan Pangan Beras di 2025, Bapanas Minta Rp16,68 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci