Dianggap Fasilitasi Penggelapan Pajak, Negara Ini Rombak Aturan Paspor

SOFIA, DDTCNews – Pemerintah Bulgaria menindaklanjuti rekomendasi Uni Eropa untuk meninjau kebijakan terkait dengan paspor khusus lantaran dianggap menjadi sarana penggelapan pajak atau pencucian uang.

Menteri Kehakiman Bulgaria Desislava Ahladova mengatakan pemerintah sudah memberikan pesan kepada Komisi Eropa terkait dengan perubahan skema paspor emas bagi investor asing. Menurutnya, proses perubahan aturan tengah dibahas parlemen.

"Bulgaria telah mengambil langkah legislatif untuk menghapus proses memperoleh kewarganegaraan Bulgaria dengan imbalan investasi," katanya, dikutip Rabu (4/11/2020).

Dia menyebutkan skema paspor emas di Bulgaria tidak terlalu efektif untuk menarik investasi asing. Dalam delapan tahun terakhir, penerapan paspor emas hanya menggaet 98 orang asing nonanggota Uni Eropa.

Skema paspor emas tersebut memiliki dua mekanisme. Pertama, berlaku untuk setiap investor asing yang berkomitmen untuk menanamkan modal minimal €500.000 pada perusahaan Bulgaria yang menjalankan proyek prioritas pemerintah.

Kedua, investor asing wajib tinggal secara legal di Bulgaria selama satu tahun dan wajib melakukan investasi sebesar €1 juta di dalam negeri atau membeli surat utang pemerintah sebagai bentuk investasi.

Tak hanya Bulgaria, Komisi Eropa juga menyoroti praktik paspor khusus yang berlaku di Siprus dan Malta. Komisi Eropa menilai program paspor emas rentan disalahgunakan untuk praktik penggelapan pajak atau pencucian uang.

Melalui kebijakan imigrasi khusus tersebut, pemilik paspor tidak hanya bebas bergerak di negara asal, tetapi juga bebas melakukan kegiatan bisnis dan lainnya di negara anggota Uni Eropa lainnya karena memiliki kewarganegaraan di salah satu negara.

Seperti dilansir internationalinvestment.net, paspor emas Bulgaria hanya memberikan keuntungan yang kecil kepada pemerintah. Adapun mayoritas yang warga negara yang mengakses program paspor khusus ini berasal dari Federasi Rusia, Timur Tengah dan Afrika Utara. (rig)