Dengan Akun Wajib Pajak, WP Bakal Lebih Mudah Pantau Status SP2DK

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) siap mendigitalisasikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sejalan dengan pembaruan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS).

Kasubdit Humas Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan DJP tengah mengembangkan akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM) guna memudahkan wajib pajak mengakses berbagai layanan, termasuk memantau status SP2DK yang diterimanya.

"Bahwa di sana [TAM] ada SP2DK, wajib pajak boleh dilihat SP2DK-nya apakah sudah closed atau tidak. Kalau sudah closed, dia harusnya akan bergeser nanti tempatnya," katanya dalam Podcast Cermati, Selasa (24/10/2023).

Inge menuturkan SP2DK merupakan surat yang diterbitkan kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Apabila memperoleh SP2DK, wajib pajak harus menyampaikan klarifikasi berdasarkan materi yang dipersoalkan tersebut dengan melampirkan bukti pendukung.

Wajib pajak diberi kesempatan untuk menanggapi SP2DK yang disampaikan kepadanya paling lama 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK menggunakan pos, jasa ekspedisi, dan tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak.

Menurut Inge, klarifikasi dari wajib pajak sangat dibutuhkan sehingga penelitian yang dilakukan tidak sampai berlanjut menjadi pemeriksaan.

Apabila wajib pajak mampu menjawab SP2DK dan tidak ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan maka kegiatan P2DK dinyatakan selesai melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP3 P2DK).

"Memonitor seluruh kegiatan atau apa yang berkaitan dengan kantor pajak, nanti bisa melalui akun wajib pajak," ujar Inge.

Sebagaimana diatur dalam PER-46/PJ/2015, taxpayer account merupakan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, utang pajak, atau piutang pajak.

DJP mengembangkan aplikasi tersebut untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Aplikasi tersebut juga akan memiliki fitur tax clearance yang dapat dipakai oleh pegawai DJP atau wajib pajak untuk memeriksa tunggakan pajak wajib pajak.

Apabila telah diluncurkan, aplikasi taxpayer account akan menjadi sarana interaksi antara wajib pajak dan DJP yang dilakukan secara digital. (rig)