Defisit RAPBN 2025 Dirancang untuk Juga Biayai Program Pemerintah Baru

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan RAPBN 2025 akan terus didesain tetap ekspansif sekaligus terarah dan terukur.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengusulkan defisit RAPBN 2025 pada kisaran 2,45% - 2,82% terhadap PDB. Menurutnya, RAPBN 2025 telah disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta program prioritas pemerintah baru.

"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45%-2,82% membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/6/2024).

Sri Mulyani menuturkan RAPBN 2025 merupakan APBN transisi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru. Untuk itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dirancang untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut menteri keuangan, RAPBN 2025 juga akan menjadi fondasi kuat untuk menopang agenda-agenda pembangunan menuju tujuan tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara pada 2025 akan ditingkatkan ke kisaran 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara akan mencapai kisaran 14,59% hingga 15,18% terhadap PDB.

Selanjutnya, defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,45% hingga 2,82% terhadap PDB. Adapun rasio utang akan tetap di kisaran 37,98% hingga 38,7%. Selain itu, pemerintah juga menggunakan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian.

"Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent," ujar Sri Mulyani.

Rancangan defisit APBN 2025 sebesar 2,45% - 2,82% terhadap PDB lebih besar dari proyeksi defisit APBN 2024 sebesar 2,29%. (rig)