Dapat SP2DK, Pedagang Beras Ini Diminta Bayar Pajak dan Lapor SPT

SUKABUMI, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi mengunjungi lokasi usaha wajib pajak guna meminta klarifikasi atas surat permintaan data dan/atau keterangan (SP2DK) yang telah diberikan kepada wajib pajak bersangkutan.

KPP Pratama Sukabumi menugaskan tim account representative (AR) seksi pengawasan III antara lain Putra Adi Pratama, Andhika Eka Buana, Dwi Lestari, dan Danu Rita Setiyabudi. Adapun wajib pajak yang dikunjungi diketahui tidak merespons atau memberikan tanggapan atas SP2DK.

“Dari hasil kunjungan tersebut, tim AR berhasil memperoleh beberapa data dan/atau keterangan dari wajib pajak,” sebut KPP dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (8/11/2022).

Dalam kunjungan tersebut, wajib pajak diketahui memproduksi beras dengan merek sendiri yang didistribusikan ke beberapa pasar di dalam dan luar Sukabumi. Usahanya telah berjalan sejak 2006 dan memiliki pabrik penggilingan beras.

Selain perdagangan beras, wajib pajak juga memiliki usaha penjualan pupuk. Setelah itu, tim AR KPP kemudian meminta wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2018 dan melaporkan SPT Tahunan Badan.

Sementara itu, wajib pajak menyatakan bersedia untuk melakukan menyetorkan PPh final PPh tahun pajak 2021 dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2021. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pegawai pajak.

Seperti diketahui, SP2DK adalah surat yang dikirimkan oleh KPP kepada wajib pajak bila penelitian kepatuhan material menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang menerima SP2DK perlu memberikan penjelasan atas data dan keterangan dalam surat tersebut dalam waktu 14 hari sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak.

Penjelasan dari wajib pajak akan diteliti oleh KPP dan menjadi bahan penyusunan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK). Penyusunan LHP2DK harus selesai paling lama 60 hari sejak tanggal disampaikannya SP2DK. (rig)