FILIPINA

Dapat Pinjaman Rp6,24 Triliun, Filipina Modernisasi Administrasi Pajak

Dian Kurniati | Kamis, 16 November 2023 | 11:07 WIB
Dapat Pinjaman Rp6,24 Triliun, Filipina Modernisasi Administrasi Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$400 juta atau sekitar Rp6,24 triliun kepada Filipina untuk memodernisasi administrasi pajak.

Ekonom senior ADB untuk Keuangan Publik Aekapol Chongvilaivan mengatakan pinjaman ini menjadi bentuk dukungan lembaganya kepada negara anggota untuk memobilisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilization). Melalui modernisasi administrasi pajak, tax ratio Filipina diharapkan mampu meningkat secara berkelanjutan.

"ADB mendukung upaya mobilisasi sumber daya domestik yang akan menghasilkan peningkatan tax ratio serta memastikan Filipina memiliki kemampuan untuk melaksanakan program pembangunannya," katanya, dikutip pada Kamis (16/11/2023).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Chongvilaivan mengatakan ADB salah satunya memiliki subprogram untuk memberikan pinjaman berbasis kebijakan yang didedikasikan pada reformasi mobilisasi sumber daya domestik. Pinjaman ini diharapkan dapat membantu negara anggota mencapai strategi fiskal jangka menengahnya.

Dia menjelaskan pinjaman berbasis kebijakan akan membantu mengatasi kesenjangan dalam kerangka kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, kebijakan pajak juga diharapkan berdampak besar terhadap lingkungan atau penanganan perubahan iklim.

Dalam rencana jangka menengah, Filipina menargetkan tax ratio akan mencapai 15,9% pada 2026. Tax ratio Filipina diharapkan mampu mendekati rasio rata-rata negara tetangganya di Asia dan Pasifik sebesar 17,6%.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sejalan dengan program mobilisasi sumber daya domestik, pemerintah sedang menjalankan inisiatif transformasi digital pada otoritas pajak. Hal ini bertujuan memodernisasi layanan wajib pajak, termasuk pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak secara online.

"Kami menyadari reformasi mobilisasi sumber daya domestik tidak hanya memerlukan peningkatan pendapatan, tetapi juga merancang sistem penerimaan yang inklusivitas, mendorong tata kelola yang baik, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim," ujarnya dilansir philstar.com.

Pada awal bulan ini, Filipina telah resmi bergabung dalam OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap standar pajak global dan reformasi pajak progresif.

ADB pun telah memberikan masukan teknis dalam perumusan paket Program Reformasi Pajak Komprehensif di Filipina. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra