Dapat dari Pajak, Jokowi: Belanja Pemerintah Harus Pakai Produk Lokal

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengutamakan produk lokal sehingga dapat berdampak lebih besar bagi kinerja ekonomi nasional.

Jokowi menegaskan belanja pemerintah harus memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Apalagi, dana APBN dan APBD terkumpul bersumber dari pajak yang dibayar oleh rakyat.

"Ini uang rakyat. Uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dan sebagainya. Dikumpulkan dengan cara yang tak mudah, [jangan] kemudian belanjanya produk impor," katanya, dikutip pada Rabu (15/6/2022).

Jokowi menuturkan belanja pemerintah harus mampu mendorong terciptanya nilai tambah di dalam negeri. Apabila dibelanjakan untuk barang impor, nilai tambah tersebut justru akan didapatkan oleh negara lain.

Belanja pemerintah juga harus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional karena menggunakan produk lokal. Secara bersamaan, pembelian produk lokal akan membuat pemanfaatan APBN dan APBD menjadi makin efisien.

Jokowi meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serius mengawal pembelian produk lokal. Dia juga meminta 842 barang impor yang masuk di dalam e-Katalog dihapus dan diganti dengan produk lokal.

Saat ini, makin banyak pemda yang memiliki e-Katalog lokal. Dari awalnya hanya 46 pemda kini menjadi 123 pemda. Presiden menilai semua daerah harus memiliki e-Katalog lokal agar produknya dapat dibeli untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemda.

"Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," ujarnya. (rig)