AMERIKA SERIKAT

Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Januari 2021 | 17:46 WIB
Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sejumlah pengusaha yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan telah bertemu dan mulai mendiskusikan rencana pengenaan pajak karbon (carbon tax).

Pengenaan pajak karbon diharapkan mampu membantu pendanaan rencana program infrastruktur yang diusung Biden dengan estimasi kebutuhan dana hingga US$2 triliun atau kurang lebih senilai Rp28.145 triliun.

"Pengusaha yang dekat dengan Biden, yakni Dennis Mehiel dan mantan CEO Dow Chemical Andrew Liveris, mulai mendekati pengusaha-pengusaha lain untuk membicarakan mengenai pajak karbon dan pendanaan program infrastruktur,” ujar salah satu sumber yang mengetahui hal ini, dikutip dari cnbc.com, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Selain kedua pengusaha tersebut, anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Biden, Chris Coons, juga disebut turut aktif mendiskusikan proposal pengenaan pajak karbon dengan politisi-politisi lainnya.

Adapun ide mengenai pengenaan pajak karbon sempat muncul di kalangan elit pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, bahkan Donald Trump. Elit Partai Republik sempat mengajukan usulan pengenaan pajak karbon kepada Trump pada 2017 tapi ditolak.

Dalam kampanyenya, Biden berjanji untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi yang ramah lingkungan selama 4 tahun menjabat.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Dalam perincian program yang diusung oleh selama kampanye, Biden berencana untuk mengembangkan transportasi umum berbahan bakar listrik. Beberapa transportasi yang dimaksud mulai dari kereta komuter hingga bus.

Dalam jangka panjang, Biden menargetkan Negeri Paman Sam bisa meraih status sebagai negara yang bebas dari energi karbon pada 2035. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 07 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

Minggu, 06 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Karbon Belum Berlaku, Kebijakan Disinsentif Bisa Lewat Pasar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN