AMERIKA SERIKAT

Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Januari 2021 | 17:46 WIB
Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sejumlah pengusaha yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan telah bertemu dan mulai mendiskusikan rencana pengenaan pajak karbon (carbon tax).

Pengenaan pajak karbon diharapkan mampu membantu pendanaan rencana program infrastruktur yang diusung Biden dengan estimasi kebutuhan dana hingga US$2 triliun atau kurang lebih senilai Rp28.145 triliun.

"Pengusaha yang dekat dengan Biden, yakni Dennis Mehiel dan mantan CEO Dow Chemical Andrew Liveris, mulai mendekati pengusaha-pengusaha lain untuk membicarakan mengenai pajak karbon dan pendanaan program infrastruktur,” ujar salah satu sumber yang mengetahui hal ini, dikutip dari cnbc.com, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Selain kedua pengusaha tersebut, anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Biden, Chris Coons, juga disebut turut aktif mendiskusikan proposal pengenaan pajak karbon dengan politisi-politisi lainnya.

Adapun ide mengenai pengenaan pajak karbon sempat muncul di kalangan elit pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, bahkan Donald Trump. Elit Partai Republik sempat mengajukan usulan pengenaan pajak karbon kepada Trump pada 2017 tapi ditolak.

Dalam kampanyenya, Biden berjanji untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi yang ramah lingkungan selama 4 tahun menjabat.

Baca Juga:
Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Dalam perincian program yang diusung oleh selama kampanye, Biden berencana untuk mengembangkan transportasi umum berbahan bakar listrik. Beberapa transportasi yang dimaksud mulai dari kereta komuter hingga bus.

Dalam jangka panjang, Biden menargetkan Negeri Paman Sam bisa meraih status sebagai negara yang bebas dari energi karbon pada 2035. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?