AMERIKA SERIKAT

Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Januari 2021 | 17:46 WIB
Danai Proyek Infrastruktur, Wacana Pajak Karbon Berembus Lagi

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sejumlah pengusaha yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan telah bertemu dan mulai mendiskusikan rencana pengenaan pajak karbon (carbon tax).

Pengenaan pajak karbon diharapkan mampu membantu pendanaan rencana program infrastruktur yang diusung Biden dengan estimasi kebutuhan dana hingga US$2 triliun atau kurang lebih senilai Rp28.145 triliun.

"Pengusaha yang dekat dengan Biden, yakni Dennis Mehiel dan mantan CEO Dow Chemical Andrew Liveris, mulai mendekati pengusaha-pengusaha lain untuk membicarakan mengenai pajak karbon dan pendanaan program infrastruktur,” ujar salah satu sumber yang mengetahui hal ini, dikutip dari cnbc.com, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

Selain kedua pengusaha tersebut, anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Biden, Chris Coons, juga disebut turut aktif mendiskusikan proposal pengenaan pajak karbon dengan politisi-politisi lainnya.

Adapun ide mengenai pengenaan pajak karbon sempat muncul di kalangan elit pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, bahkan Donald Trump. Elit Partai Republik sempat mengajukan usulan pengenaan pajak karbon kepada Trump pada 2017 tapi ditolak.

Dalam kampanyenya, Biden berjanji untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi yang ramah lingkungan selama 4 tahun menjabat.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Dalam perincian program yang diusung oleh selama kampanye, Biden berencana untuk mengembangkan transportasi umum berbahan bakar listrik. Beberapa transportasi yang dimaksud mulai dari kereta komuter hingga bus.

Dalam jangka panjang, Biden menargetkan Negeri Paman Sam bisa meraih status sebagai negara yang bebas dari energi karbon pada 2035. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?