EKUADOR

Danai Perang Melawan Kartel, Tarif Pajak di Negara Ini Dinaikkan

Muhamad Wildan | Minggu, 25 Februari 2024 | 11:30 WIB
Danai Perang Melawan Kartel, Tarif Pajak di Negara Ini Dinaikkan

Ilustrasi.

QUITO, DDTCNews - Pemerintah Ekuador memutuskan untuk meningkatkan tarif PPN dari 12% ke 15% mulai 1 April 2024 sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Ekuador Juan Carlos Vega mengatakan tambahan setoran pajak dari peningkatan tarif PPN tersebut akan digunakan untuk mendanai perang melawan kartel.

"Kami akan meningkatkan PPN menjadi sebesar 15% guna secara aktif mempertahankan keberhasilan dari kebijakan pemberantasan kriminalitas," katanya, dikutip pada Minggu (25/2/2024).

Baca Juga:
Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Tarif PPN sebesar 15% bakal berlaku mulai 1 April 2024 hingga 2026. Pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya, tarif PPN akan diturunkan menjadi sebesar 13%.

Tambahan penerimaan pajak berkat peningkatan tarif PPN menjadi 15% diperkirakan mencapai US$1,1 miliar per tahun.

Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan lainnya guna memenuhi kebutuhan anggaran antara lain meningkatkan tarif pajak atas arus keluar mata uang asing serta memberlakukan pungutan khusus yang bersifat temporer atas lembaga keuangan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

"Kebijakan-kebijakan ini adalah cerminan dari aspirasi semua kelompok politik di Ekuador. Mereka yang berpenghasilan besar, seperti bank dan perusahaan besar, harus membayar pajak dengan proporsi yang lebih tinggi," tutur Vega seperti dilansir bnamericas.com.

Tak hanya untuk mendanai perang melawan kartel, tambahan setoran pajak kebijakan pajak tersebut akan digunakan untuk menutup defisit anggaran senilai US$5 miliar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif