Dana PEN 2022 Ditambah Jadi Rp414 triliun, Ada Insentif Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah alokasi dana penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) pada 2022 menjadi Rp414 triliun, dari sebelumnya Rp321,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan alokasi itu diarahkan untuk berbagai klaster yakni bidang kesehatan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Alokasi dana PEN tersebut turun 44,4% dari pagu tahun ini yang mencapai Rp744,77 triliun.

"Untuk 2022, kami tetap melakukan PC-PEN sebesar Rp414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi," katanya, Selasa (23/11/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi pada tahun depan. Menurutnya, alokasi penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat akan disesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid-19.

Dia memerinci pagu untuk bidang kesehatan disiapkan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Alokasi PEN di bidang kesehatan Rp117,9 triliun antara lain akan dimanfaatkan untuk testing, tracing, dan treatment; perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing dari BPJS; obat Covid-19; insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah; vaksinasi; insentif perpajakan vaksin; penanganan kesehatan lainnya di daerah; dan antisipasi kesehatan lainnya.

Kemudian pada perlindungan sosial, perkiraan pemanfaatannya antara lain untuk memberikan program keluarga harapan (PHK) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); kartu sembako kepada 18,8 juta KPM; kartu prakerja untuk 2,9 juta peserta; dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan; BLT dana desa; serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.

Adapun pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program yang berhubungan dengan infrastruktur konektivitas; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; kawasan industri; dukungan UMKM/korporasi/BUMN; investasi pemerintah; serta memberikan insentif perpajakan.

Sri Mulyani menyebut pagu untuk penguatan pemulihan ekonomi merupakan penandaan atau tagging atas program existing pada kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan yang masih terus dikoordinasikan.

"Kami berharapnya tetap yang terbaik, namun harus siap apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan," ujarnya. (sap)