Dana Lebih dari Rp600 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menyiapkan dana senilai Rp641,17 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Program PEN diatur dalam PP 23/2020 yang diundangkan pada 9 Mei 2020. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Adapun untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan. Selain itu, pemerintah dapat menjalankan program PEN melalui belanja negara.

Merujuk pada Pasal 6 PP 23/2020 dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi total dana untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dalam hal ini terkena dampak negatif covid-19 mencapai Rp 641,17 triliun," jelas Menkeu, melalui konferensi video, seperti dikutip pada Selasa (26/5/2020).

Mengutip informasi yang ada dalam laman resmi Kementerian keuangan, saat ini pemerintah telah merampungkan desain dari dua program terkait dengan pelaksanaan PEN.

Pertama, pemerintah akan memberikan fasilitas subsidi bunga kepada debitur perbankan, bank perkreditan/pembiayaan rakyat, dan perusahaan pembiayaan, juga kepada debitur kredit usaha rakyat (KUR), koperasi, dan lembaga penyalur kredit lainnya.

Selanjutnya, untuk mendukung usaha ultra mikro dan UMKM, pemerintah mendukung penundaan pembayaran kredit dan menganggarkan subsidi bunga senilai Rp34,15 triliun yang akan menjangkau 60,66 juta rekening. Selain itu, UMKM juga diberikan insentif pajak yang diatur dalam PMK 44/2020.

Kebijakan subsidi bunga tersebut merupakan bantuan keringanan ditujukan untuk usaha ultra mikro dan UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Pemerintah memberikan bantuan ini agar pelaku usaha dapat bertahan meski peredaran usahanya menurun signifikan.

"Subsidi bunga kepada UMKM sebesar Rp34,15 triliun, insentif perpajakan pada UMKM dan dunia usaha secara keseluruhan serta masyarakat Rp123,01 triliun," jelas Menkeu.

Kedua, pemerintah menyiapkan program pemberian dukungan restrukturisasi melalui penempatan dana pada perbankan yang telah melakukan restrukturisasi kredit dan memberikan tambahan modal kerja kepada debiturnya.

Adapun penempatan dana tersebut dilakukan kepada bank peserta yang paling sedikit memiliki tiga kriteria. Pertama, merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Kedua, merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK. Ketiga, termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Adapun bank peserta ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai kriteria yang dipersyaratkan. (kaw)