ADMINISTRASI PAJAK

Coretax Diterapkan, WP Bisa Terima dan Respons SP2DK Secara Online

Muhamad Wildan | Senin, 30 September 2024 | 12:30 WIB
Coretax Diterapkan, WP Bisa Terima dan Respons SP2DK Secara Online

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak.

JAKARTA, DDTCNews – Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) memungkinkan wajib pajak untuk menerima dan menanggapi surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara elektronik.

Berdasarkan penjelasan dari simulator coretax, surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) dari kantor pelayanan pajak (KPP) bakal langsung masuk dalam menu Dokumen yang tersedia pada Portal Wajib Pajak.

"Menu ini berisi berbagai dokumen perpajakan yang diperoleh wajib pajak. Ini termasuk dokumen produk layanan dan ketetapan (seperti surat keterangan dan surat ketetapan pajak), surat dari DJP (seperti SP2DK dan undangan pembahasan), serta dokumen perpajakan dari pihak lain (seperti bukti potong PPh dan faktur pajak)," tulis DJP, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Setelah mengunduh dan membaca SP2DK, wajib pajak dapat merespons SP2DK dimaksud melalui menu Taxpayer Services.

"Untuk merespons SP2DK secara elektronik tersebut, wajib pajak dapat mengakses menu Taxpayer Services submenu Administrative Services, kemudian pilih Create Administrative Service Request," tulis DJP dalam simulator.

Melalui menu tersebut, wajib pajak bisa melampirkan beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan sebelum mengirimkan respons atas SP2DK dimaksud. Setelah respons atas SP2DK dikirimkan, wajib pajak bakal langsung menerima bukti penerimaan elektronik (BPE).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh KPP dalam rangka melaksanakan kegiatan P2DK. Adapun P2DK adalah kegiatan meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban pajak yang belum terpenuhi.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022, diatur bahwa wajib pajak memiliki kesempatan untuk merespons SP2DK secara tatap muka langsung, tatap muka melalui audio visual, atau secara tertulis.

Namun, terdapat juga ruang bagi wajib pajak untuk merespons SP2DK secara elektronik dalam hal sistem DJP sudah siap.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP Online milik wajib pajak apabila wajib pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya; dan DJP Online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik," bunyi SE-05/PJ/2022.

Respons atas SP2DK harus disampaikan maksimal 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK melalui faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja